Ahli Kritik Nadiem, Sekolah Wajib Buka Saat Tak Siap Prokes

Jakarta, CNN Indonesia —

Pakar kebijakan publik tempat pendidikan dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafidz Abbas menilai pemerintah mengambil risiko tinggi karena mewajibkan semua  sekolah dibuka setelah vaksinasi Covid-19   guru dan tenaga kependidikan.

Hafidz  mengamati persiapan protokol kesehatan dalam sekolah. Dia  menilai seharusnya pemerintah tidak hanya menuntut sekolah dibuka, namun selalu mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan belajar tatap muka.

Pemerintah sendiri hingga kini belum mengalokasikan anggaran khusus untuk persiapan protokol kesehatan. Sekolah diminta memanfaatkan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk membiayai protokol kesehatan.


“Ini sangat sulit diterima secara kenyataan kalau semua itu [dana BOS] dipergunakan untuk penanggulangan protokol kesehatan tubuh. Ini jauh dari ketercukupan dana BOS, enggak jadi, ” tutur Hafidz kala dihubungi CNNIndonesia. com , Rabu (31/3).

“Idealnya seharusnya menggunakan [anggaran] penanggulangan Covid. Sebab dana BOS sudah jelas peruntukannya. Untuk gaji honorer sekadar tidak cukup. Apalagi dibebani lagi untuk menanggulangi pemberlakuan protokol kesehatan, ” lanjut dia.

Menurutnya, kebijakan pembukaan sekolah kudu dilakukan dengan aspek kehati-hatian dan persiapan yang matang. Ia mengatakan hal tersebut pun juga dilakukan di negara-negara lain.

Hafidz menyebut Jepang jadi salah satu contoh. Ketika negara tersebut memutuskan madrasah dibuka pada Juni 2020, kebijakan ini didukung oleh pembatasan serta penanggulangan Covid-19 yang lebih disiplin & ketat.

Kemudian di Inggris, kata dia, pembatasan pengunjung dari sungguh negeri dilakukan dengan teliti. Sehingga ketika sekolah balik dibuka baru-baru ini, sikap itu dinilai tepat.

Sementara menurut Hafidz, yang berlaku di Indonesia tidak kaya di negara-negara tersebut. Ia menyoroti penerapan protokol kesehatan dan persiapan infrastruktur dengan belum maksimal.

Pakar kebijakan publik bidang pendidikan dibanding Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Hafidz Abbas. (CNN  Indonesia/Safir Makki)

Mengutip data kesiapan sekolah milik Kemendikbud, baru 282. 108 sekolah yang memasukkan 11 daftar periksa yang diwajibkan Kemendikbud untuk introduksi sekolah. Daftar periksa tersebut seharusnya wajib dipenuhi bagi sekolah yang akan dibuka.

Fasilitas dan prosedur yang wajib dipenuhi sekolah dalam daftar periksa meliputi harus memiliki toilet dan kamar mandi terang, sarana cuci tangan, desinfektan, pengukur suhu tubuh, mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, dan menerapkan area tetap masker.

Selanjutnya sekolah harus punya keterangan warga sekolah dengan aib komorbid, data akses transportasi warga sekolah, data sejarah perjalanan warga sekolah bohlam zona, data riwayat relasi erat pasien covid-19, dan membuat kesepakatan dengan komite sekolah.

Tetapi dari total 534. 954 sekolah yang tercatat di Data Pokok Pendidikan, cuma 52, 74 persen pada antaranya yang sudah memasukkan daftar periksa. Sekolah dengan sudah mengisi pun belum semuanya memiliki persyaratan dengan diwajibkan.

Misalnya, 11. 230 sekolah mengesahkan tidak punya sarana cuci tangan, 39. 852 madrasah belum punya desinfektan, 86. 286 sekolah mengatakan tak bisa menerapkan area wajib masker, dan 65. 244 sekolah belum punya pengukur suhu tubuh.

Hafidz menekankan belum siapnya protokol kesehatan di sekolah harus dijadikan pertimbangan sempurna pemerintah dalam mendorong prakata sekolah. Jika tidak, ia khawatir pembelajaran tatap muka justru membawa bahaya.

“Dalam keadaan serupa begini kalau tiba-tiba bakal lebih maju dari negara yang penerapan sistem hukumnya lebih bagus, kita mampu mengalami keadaan yang tak terkontrol. Jadi sebaiknya pemerintah hati-hati ambil kebijakan, ” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim  mewajibkan sekolah mulai dibuka sejak sekarang apabila vaksinasi guru dan tenaga pelajaran telah dilakukan. Sehingga dia  menargetkan pada Juli 2021 semua sekolah sudah harus dibuka.

Tengah Perhimpunan Pendidikan dan Kiai menilai sekolah belum jadi dibuka untuk pembelajaran tatap muka.

Pemimpin Nasional P2G Satriwan Sehat mengatakan pemerintah belum menilai dengan ketat persiapan protokol kesehatan di sekolah. Sementara, kata dia, vaksinasi guru dan tenaga kependidikan berjalan lambat.

(fey/pmg)

[Gambas:Video CNN]