APTISI: Cuma 30 Persen Kampus Bisa Belajar Lewat Online

APTISI: Cuma 30 Persen Kampus Bisa Belajar Lewat Online

Jakarta, CNN Indonesia —

Ketua Asosiasi  Perguruan Tinggi Swasta Nusantara (APTISI) Budi Djatmiko mengatakan cuma 30 persen perguruan tinggi swasta mampu melakukan pembelajaran jarak jauh (PJJ) melalui internet atau dalam jaringan (daring).

Hal ini diungkap merespons keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim agar sekolah tinggi tetap melakukan PJJ pada tahun ajaran 2020/2021 di pusat pandemi covid-19 atau corona.

“Kemarin saya sudah mendatangkan pimpinan wilayah untuk mendengar [kesaksian] rektor [soal PJJ] seperti apa. Kira-kira keberhasilannya 30 persen yang sudah [dilakukan tiga bulan ke belakang], ” tuturnya kepada CNNIndonesia. com melalui sambungan telepon, Jumat (19/6).


Budi mengatakan ada beberapa kendala yang didapati sebab PTS yang tak mampu mengabulkan PJJ. Paling utama terkait keterbatasan fasilitas.

Ini termasuk keterbatasan pada mahasiswa, dosen, dan kampus. Ia menyatakan tak semua mahasiswa dan pembimbing punya fasilitas teknologi yang penuh untuk PJJ.

Lantaran total 4. 500 perguruan luhur swasta yang dicatat APTISI, Watak mengatakan setidaknya hanya lima komisi yang mampu memenuhi fasilitas penelaahan daring dengan optimal.

Hal ini menurutnya maklum karena Kemendikbud baru memulai pembelajaran daring di sekolah tinggi pada tahun 2015 lalu. Hingga kini, ia mengutarakan baru 7 kampus yang melaksanakan pembelajaran daring sebelum pandemi.

Dan di samping sekatan pada kampus dan mahasiswa, negeri menurutnya juga gagal memenuhi sarana pembelajaran daring untuk kampus & sekolah.

“Pemerintah nggak mampu membuat jaringan secara nasional, sampai pelosok, ” ujarnya.

Untuk tersebut ia menilai seharusnya Kemendikbud memenuhi kebutuhan dan memberikan bantuan sokongan jika menetapkan PJJ tetap berlangsung tahun ajaran baru.

Secara terpisah, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Keindahan Wiwoho menilai Kemendikbud seharusnya membangun panduan teknis soal penerapan PJJ untuk perguruan tinggi.

“Pengaruh pertama itu substansi legalnya. [Harus ada] substansi penggolongan soal bagaimana PJJ dilakukan. Misalnya sistem yang digunakan, ” tuturnya kepada CNNIndonesia. com melalui sambungan telepon.

Meskipun beberapa besar PTN sudah bisa melangsungkan pembelajaran daring, ia mengingatkan tak semua kampus bisa beradaptasi secara baik dan cepat.

Kendala yang umum didapati, katanya, misalnya perkara biaya. Ia mengingatkan ketika pembelajaran dilakukan daring, banyak biaya yang perlu dikerahkan kampus.

Ini mulai lantaran membeli server, memenuhi fasilitas sampai membantu biaya kuota civitas kampus. Sedangkan di satu sisi mahasiswa gencar meminta keringanan uang belajar tunggal (UKT) secara serentak.

Jamal menekankan pihaknya sudah menerapkan kebijakan pengajuan keringanan UKT bagi mahasiswa yang membutuhkan. Namun jika hal tersebut dilakukan minus seleksi, ia khawatir akan berpengaruh pada pembiayaan PJJ selama pandemi.

“Sedangkan biaya pada luar menyesuaikan covid-19 tadi benar besar. Misalnya untuk menyediakan peladen baru harus menyiapkan Rp4, 8 miliar. Kami juga sudah berikan mahasiswa untuk pulsa Rp2, 6 miliar, ” ujarnya mencontohkan perkiraan yang dilakukan kampus yang dia pimpin, Universitas Negeri Sebelas Maret.

Ia mengingatkan tentang bantuan pulsa dan kuota pula tak bisa dilakukan semua PTN.  

Diketahui Kemendikbud meminta kampus menganggarkan biaya buat membantu biaya kuota mahasiswa. Tetapi Jamal menilai hal ini mampu jadi kendala untuk perguruan agung yang belum memegang entitas institusi hukum. Ini karena akuntabilitas & posisi hukumnya bisa dipertanyakan bagi PTN berstatus badan layanan umum dan satuan kerja.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem belum mengabulkan perguruan tinggi melakukan pembelajaran tatap membuang pada tahun ajaran 2020/2021. Ia juga memutuskan tahun ajaran mutakhir untuk perguruan tinggi tetap dimulai Agustus 2020.

“Alasannya universitas punya potensi adopsi PJJ lebih mudah daripada pendidikan menengah dan dasar. Jadi untuk era ini karena keselamatan nomor kepala, semua perguruan tinggi masih online, ” ujarnya pada Senin (15/6) lalu.

Ini berbeda dengan keputusannya mengizinkan sekolah dibuka kembali dengan sejumlah syarat. Plt. Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Pokok dan Menengah Kemendikbud Muhammad Hamid menyatakan izin ini diberikan karena banyak sekolah yang tak siap melakukan PJJ.

(fey/ain)

[Gambas:Video CNN]