Cawalkot Medan Akhyar Khawatirkan Aturan Pilkada

Cawalkot Medan Akhyar Khawatirkan Aturan Pilkada

Jakarta, CNN Indonesia —

Calon Wali Tanah air Medan Akhyar Nasution   menilai peraturan rigid atau kaku bakal berimbas pada minimnya suara masyarakat dalam Pilkada   dengan dihelat 9 Desember mendatang.

Menurut Akhyar, kondisi pandemi seperti saat ini sudah memproduksi rakyat ‘malas’ dengan Pilkada. Dengan ditambah aturan-aturan yang kerap bertukar dan ketat,   itu seluruh dapat menurunkan minat publik buat berpartisipasi dalam pilkada serentak nanti.

“Dalam survei 80 persen masyarakat tidak care dengan Pilkada ini, dibuat peraturan yang rigid lagi tidak boleh ini-tidak boleh itu. Akhirnya ya sudah Pilkada sudah selesai, tidak ada berarti Pilkada kita ini, ” introduksi Akhyar dalam acara Setroom CNNindonesia. com, Jumat (25/9).


“Jadi jangan berpikir membuat regulasi rigid akan mengundang rakyat untuk memilih, itu bahkan membuat masyarakat ketakutan, ” imbuhnya.

Akhyar menilai, sekitar ini peraturan yang dibentuk sebab penyelenggara Pilkada belum memiliki patokan jelas dan pasti. Ia kendati menganggap peraturan Pilkada itu sedang terkesan kaku dan kurang sahih terutama pada konsep berkerumun & besaran orang yang diatur di dalam beleid itu.

Beleid itu salah satunya adalah Sistem Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Bagian 13 Tahun 2020 tentang Pengoperasian Pilkada dalam Kondisi Bencana Non Alam Virus Covid-19.

Dalam pasal 58 PKPU tersebut  diatur peserta dapat menggelar gerakan pertemuan terbatas dan tatap muka melalui media sosial dan media daring.

Apabila para peserta tidak dapat melakukan melalui media sosial, usaha pertemuan terbatas boleh dilakukan dengan langsung. Meski demikian, KPU mengatur hanya boleh dihadiri maksimal 50 orang peserta. Jaga jarak pula harus diterapkan minimal satu meter antar peserta.

Taat Akhyar pasal dalam beleid itu tidak memiliki parameter jelas & cara validitas yang sesuai. Akhyar bilang, secara lebih jelas seharusnya PKPU itu mengatur bagaimana paslon dapat mematuhi jaga jarak, serta bukan berdasarkan jumlah kapasitas suntuk orang.

Selain itu, ia mengkhawatirkan bilamana massa pegari dengan kehendak sendiri, dan tidak merupakan undangan paslon.   Dia khawatir masalah itu nantinya  mau merugikan pasangan calon karena hukuman pasti akan dibebankan ke mereka.  

Oleh pokok itu ia menilai PKPU sedang belum memberikan penjelasan detail perkara teknis di lapangan dalam era kampanye di tengah pandemi tersebut.

“Ini kan enggak fair, apakah semua yang nanggung kami  paslon. Saya kan tidak tahu siapa dengan berkerumun. Belum tentu paslon yang buat kerumunan kan, ” terangnya.

Akhyar juga mengkhawatirkan peraturan itu dapat memberikan bagian kecurangan lain atau sebagai manuver rival dalam mengalahkan paslon satu sama lain.

“Iya itu bisa saja [manuver lawan politik], bisa juga di daerah lain begitu, ini kan bisa maka bahan gorengan, ” kata Akhyar.

Merespons Akhyar, Kepala Pusat Penerangan Kementerian dalam Daerah (Kemendagri) Benni Irwan menilai di dalam pelaksanaan Pilkada kali ini dasar jauh beda bila disandingkan secara pelaksanaan pada normalnya.

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi ini menurut Benni harus memfasilitasi sanksi bagi para paslon yang berpotensi melanggar dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

“Kami tidak bisa membayangkan pilkada dalam keadaan normal. Ini bukan persoalan biasa, ini multidimensi. Tersedia regulasi sinergitas yang perlu disamakan pemahaman, itu semua ada hukuman, ” kata Benni.

Benni pun menegaskan segala peraturan yang telah diundangkan merupakan keputusan para penyelenggara yang telah mencuaikan pertimbangan di tengah kondisi desa air saat ini. Oleh sebab itu, ia meminta kepada para-para paslon beserta tim sukses, buat memperhatikan betul apa saja preskripsi yang telah diatur.

Selain itu, ia menilai pagelaran politik mendatang dapat menjadi dorong ukur bagaimana bentuk kepemimpinan sepadan paslon dalam menghadapi situasi genting di tengah rakyat seperti zaman ini.

“Kami melihat momentum ini untuk melakukan mutasi dari kepala daerah terutama melaksanakan penanganan covid-19, momentum awalnya melalaikan pilkada, ” terang Benni.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah sudah resmi memutuskan Pilkada serentak 2020 tetap digelar di tengah pandemi. Sebanyak 270 wilayah akan mendaftarkan gelaran pemilu lokal lima tahunan tersebut pada 9 Desember 2020 mendatang.

Kendati demikian, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan, semua peserta Pilkada Serempak 2020 wajib mematuhi protokol kesehatan dan meminimalisasi kerumunan.

Kapolri Jenderal Idham Aziz selalu telah menerbitkan Maklumat terkait kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus Covid-19 dalam melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Salah satu isi maklumat ialah setiap anggota kepolisian bisa menindak pihak yang melanggar protokol tersebut.

(khr/agt)

[Gambas:Video CNN]