Demokrat Desak Usut Tuntas Pembakaran Alas di Papua

Demokrat Desak Usut Tuntas Pembakaran Alas di Papua

Jakarta, CNN Indonesia —

Pengantara Sekretaris Jenderal  Golongan Demokrat   Irwan menilai temuan dugaan pembakaran alas secara sengaja untuk kepentingan prakata lahan kelapa sawit di  Papua harus diusut tuntas.

Pernyataan itu merespons investigasi Greenpeace dan Forensic Architecture yang mengungkap bukti bahwa PT Dongin Prabhawa, anak perusahaan Korindo Group, menyelenggarakan pembukaan lahan dengan membakar alas secara sengaja.

“Dugaan pembakaran lahan oleh Korindo Group di Papua itu harus diusut tuntas dan tegas. Jika terlihat bukti dan fakta faktor kesengajaan maka sanksi pidananya sangat terang, ” kata Irwan dalam masukan tertulis kepada CNNIndonesia. com , Sabtu (14/11).


Ia mengatakan pemerintah tengah maupun daerah harus bersikap jelas jika pembakaran hutan secara sengaja oleh perusahaan asal Korea Daksina tersebut terbukti. Menurutnya, sanksi dengan bisa diberikan berupa terminasi izin.

“Jika sudah bertahun-tahun melakukan itu, pantas diberi sanksi administratif terminasi izin atau pengurangan areal izin dengan belum dibuka dan areal tersebut dikembalikan saja ke masyarakat adat, ” ujarnya.

Dia menerangkan bahwa pembukaan lahan secara cara membakar merupakan pelanggaran dan diancam denda serta pidana. Ketentuan tersebut tercantum dalam berbagai regulasi seperti Pasal 78 Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 69 dan 108 UU 32 Nomor 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta Pasal 56 & 108 UU 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

“Membakar lahan itu biasanya dilakukan jadi upaya menghindari pembukaan lahan dengan mekanis dan menggunakan alat berat, karena itu berkali lipat lebih mahal pembiayaannya, ” ucap Irwan.

Greenpeace dan Forensic Architecture sebelumnya mengungkap bukti bahwa PT Dongin Prabhawa, anak perusahaan Korindo Group, melakukan pembukaan tanah dengan membakar hutan secara sengaja.

Hal ini ditemukan berdasarkan video karhutla di lapangan, data satelit dan sistem analisis lain yang menunjukan karhutla di wilayah konsesi itu memiliki pola yang teratur selama 2011-2016. Sementara pihak Korindo Group membantah temuan tersebut. Public Relation Korindo Yulian Mohammad Riza mengecap hasil investigasi sebagai tuduhan yang serius.

Ia mengklaim Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Merauke dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan pihaknya tidak melakukan deforestasi ilegal dengan pembakaran.

Sedangkan Penasihat Jenderal Penegakan Hukum KLHK Rasio Ridho Sani mempertanyakan mengapa video investigasi oleh Greenpeace tujuh tahun lalu itu baru dipublikasikan sekarang. Menurutnya, Greenpeace semestinya segera melaporkan bukti video tersebut kepada pihak terkait pada saat itu.

Gubernur DKI Jakarta selalu masih bungkam dengan kegiatan Rizieq yang memunculkan potensi klaster penyaluran corona baru di wilayahnya.

Hanya Wali Kota Jakarta Pusat Bayu Meghantara yang menyurati Rizieq dan panitia acara biar mematuhi protokol kesehatan. Ia mengancam akan memberi sanksi jika tamu di acara itu ketahuan mengenai.

(ryn/ain)

[Gambas:Video CNN]