Didatangi AHY, Jimly Sebut Parpol Tak Bisa Diubah Sejenis Saja

Jakarta, CNN Indonesia —

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie   mengingatkan perubahan dalam  partai politik (Parpol) tidak bisa begitu saja berlaku, baik menyangkut penggantian, pengesahan maupun, pembubaran.

Pelbagai tindakan itu taat Jimly, harus mengacu di dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan tempat UU Nomer 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

“Menteri tidak akan semena-mena membubarkan atau mengganti atau mengesahkan sejenis saja karena di UNDANG-UNDANG diaturnya begitu, ” ucapnya setelah bertemu dengan Pemimpin Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Selasa (9/3).


Pernyataan itu diungkapkan menyusul kisruh di awak Partai Demokrat.   Jimly  pun  menjelaskan, pelbagai peristiwa terkait perubahan partai kebijakan berbeda dengan organisasi umum (ormas). Oleh sebab tersebut, lanjut dia, pembubaran parpol akan lebih sulit ketimbang pembubaran ormas.

“Saya sampaikan bahwa tersebut masalah partai politik lain dengan ormas. Baik dalam UU tahun 2008 ataupun UU tahun 2011 tentang parpol. Mau pun pada UUD ini prinsip dengan sangat penting bagi dasar demokrasi, penting harus dilindungi, ” ucap dia.

“Maka pembubaran parpol pun enggak sama dengan ormas, harus di MK saking pentingnya. Jadi kalau ada masalah dengan kelompok, menteri itu di akhir, ” imbuh Jimly teristimewa.

Terkait berantakan di Partai Demokrat, Jimly pun optimis permasalahan pada tubuh Partai Demokrat mampu segera diselesaikan. Keyakinan itu  diutarakan  Jimly bertolok di dalam pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD dan jajaran gajah Presiden Joko Widodo.

“Jadi khusus kejadian yang dihadapi partai demokrat saya optimis bahwa tersebut akan mencapai solusinya pada saatnya. Cuma kapan itu prosesnya bagaimana, ya dilalui aja dengan menggunakan logic power, moral power dan kesepakatan peraturan perundang seruan hukum yang kita sepakati, ” ucap dia.

“Antara pemerintah secara statement-statement yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud selalu menteri-menteri yang terkait, aku rasa bisa dijadikan patokan, ”  lanjut  Jimly.

Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi rumah Jimly Asshiddiqie untuk meminta wejangan terkait kisruh di Partai Demokrat, Selasa (9/3). Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mendatangi rumah Jimly Asshiddiqie untuk meminta wejangan terkait kisruh di Partai Demokrat, Selasa (9/3). (CNN Indonesia/Yulia Adiningsih)

Diketahui,   AHY menemui Jimly untuk menodong wejangan terkait masalah yang menyangkut Partai Demokrat baru-baru ini,   Selasa (9/3).

Sementara pada keadaan yang sama, salah satu panitia Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat dalam Deli Serdang, Sumatera Mengadukan, Ilal Ferhard mengatakan pihaknya sudah mendaftarkan kepengurusan Partai Demokrat versi kubu Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko ke Kementerian Hukum serta HAM. Penyerahan dilakukan pada Selasa (9/3) siang.

“Sudah masuk [didaftarkan] di kian [Kemenkumham]. Antara tanda 12 atau pukul 14. Jadi sudah diantar serta sudah diterima di Kumham. Di sana kan ada tim advokasi kita. Yang penting kan dinyatakan hadir dulu ke situ, ” kata Ilal di Mall Bellagio, Kuningan, Jakarta, Selasa (9/3).

Adapun Jimly  sebelumnya sempat mengungkapkan saran bersifat dua hal yang kudu dilakukan pemerintah jika mau bersikap netral dalam polemik Demokrat.   Masukan itu ia sampaikan melalui cuitan di akun  pribadinya dalam Twitter.  

“Kalau pemerintah hendak mengambil sikap netralnya, bisa sekadar pemerintah (1) tidak meluluskan pendaftaran pengurus ‘KLB’ itu & (2) Presiden naikkan KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya, ” tulis Jimly dalam akun twitter pribadinya @JimlyAs, Sabtu (6/3).

(yla/NMA)

[Gambas:Video CNN]