DPR Putuskan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

DPR Putuskan RUU PKS Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Jakarta, CNN Indonesia —

Kerap Paripurna DPR RI telah memutuskan 50 daftar rancangan undang-undang (RUU) dengan masuk Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020 hasil evaluasi.

Dari 50 daftar itu, tak terdapat RUU Penghapusan Kebengisan Seksual ( PKS)   yang sebelumnya telah dinyatakan dicabut Komisi VIII DPR RI.

Wakil Ketua DPR MENODAI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya memutuskan untuk memasukkan RUU PKS  ke dalam daftar Prolegnas  Preferensi 2021.


Pernyataan itu disampaikan Dasco setelah mendengarkan perilaku resmi Fraksi NasDem yang dibacakan oleh anggotanya, Lisda Hendrajoni dalam Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta di dalam Kamis (16/7).

Dasco mengatakan keputusan memasukkan RUU PKS ke dalam daftar Prolegnas Preferensi 2021 didasari hasil Rapat Konsultasi pengganti Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Rabu (15/7).

“Hasil Rapat Konsultasi Badan Legislasi dan pimpinan serta Rapat Diskusi pengganti Bamus, kita akan masukkan undang-undang tersebut di [Prolegnas] Prioritas 2021 dan telah diputuskan kemarin, ” ucap Dasco dalam  Rapat Paripurna yang dia pimpin tersebut.

Aksi protes grup perempuan atas dikeluarkannya RUU PKS  dari Prolegnas  Prioritas 2020 dalam depan Gedung DPR, Jakarta, 7 Juli 2020. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Untuk diketahui, RUU PKS kembali menjadi polemik sesudah menjadi salah satu dari 16 RUU yang dicabut dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Kesepakatan itu dibuat dalam Rapat Kerja Evaluasi Prolegnas RUU Pengutamaan Tahun 2020 bersama pemerintah serta Baleg DPR di Kompleks Kongres pada Kamis (2/7).

Menyikapi itu, Aliansi Gerakan Anti Kekerasan (Gerak) Perempuan menolak penghapusan RUU PKS dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020

Aksi Perempuan menilai DPR menggunakan pandemi virus corona (Covid-19) sebagai keterangan untuk menunda RUU PKS. Real, mereka menilai faktanya di Indonesia terdapat bukti serta data yang cukup mengenai kebutuhan atas bahan beleid tersebut.

“DPR tidak menggunakan pandemi sebagai tanda untuk menihilkan data yang menunjukkan urgensi dari RUU PKS untuk seluruh warga negara Indonesia, ” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia. com , 6 Juli 2020.

Sebelumnya, pada 1 Juli lalu, Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengatakan Lembaga Legislasi (Baleg) berencana mengambil alih pembahasan RUU PKS yang sudah dicabut Komisi VIII DPR itu.

“Saya beri garansi ke teman-teman Komnas Perempuan dan lainnya, kalau Komisi VIII Prolegnas 2021 tidak usulkan, maka Baleg yang akan mengusulkan itu, ” ujar Supratman saat ditemui pada Kompleks Parlemen, kala itu.

Komisi VIII mengaku bakal mencabut RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020 demi mempercepat RUU Penanggulangan Bencana. RUU Penanggulangan Kesusahan memang menjadi salah satu pada 50 RUU Prolegnas  Prioritas 2020 hasil evaluasi yang sudah disahkan Rapat Paripurna DPR hari tersebut.

Pada perjalanannya, perjuangan mendorong RUU PKS sudah berlangsung setidaknya sejak 2012 yang diinisiasi Komnas Perempuan. Perdana, pada Rapat Paripurna 6 April 2017, bola RUU PKS mulai dibahas sebagai inisiatif DPR.

Pembahasan terus berlanjut tenggat akhir 2018, DPR memutuskan RUU itu ditunda pembahasannya setelah Pemilu 2019.

Di simpulan masa kerja DPR periode 2014-2019, RUU PKS masuk dalam jadwal “RUU kontroversial” yang disoroti jemaah. Ketua DPR RI saat tersebut, Bambang Soesatyo, sempat berjanji mengesahkan RUU PKS sebelum berganti era.

Namun nyatanya RUU itu belum disahkan dan dioper ke periode 2019-2024 ( carry over ).

(mts/kid)

[Gambas:Video CNN]