Gabungan Sipil Somasi Menkes Meniadakan Aturan Vaksin Berbayar

Jakarta, CNN Nusantara —

Federasi masyarakat sipil melayangkan somasi kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin   untuk mencabut aturan  vaksinasi Covid-19 berbayar   atau gotong royong dalam Susunan Menteri Kesehatan ( Permenkes ) Nomor 19 Tahun 2021.

“Hari ini kami resmi menyampaikan dan memberikan somasi pada Menteri Kesehatan RI, ” sebagaimana dikutip dari keterangan resmi yang CNNIndonesia, com terima, Jumat (30/7).

Gabungan menyadari Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan kalau rencana vaksinasi berbayar dibatalkan. Namun, menurut mereka, penghapusan ketentuan tersebut tak lulus hanya disampaikan secara lidah.


Koalisi meminta Budi Gunadi menerbitkan Permenkes baru untuk mengeluarkan kententuan Pasal 1 nilai 5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021.

“Walaupun awak menyambut baik pernyataan Bapak Presiden tentang pembatalan vaksin berbayar, namun menilik dalam ketidakkonsistenan yang selama tersebut kami rekam, maka Permenkes dimaksud harus segera dicabut, ” desak mereka dalam somasinya.

Taat mereka, pasal yang menjelma landasan vaksin berbayar tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Pokok (UUD) 1945 dan UNDANG-UNDANG Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

“Bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya yakni kewajiban Melindungi Hak Warga Negeri untuk Sehat, ” tulis aliansi tersebut dalam somasinya.

Koalisi yang mengajukan somasi ini terdiri dari Lapor Covid-19, yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), LBH Masyarakat, LBH Jakarta, Lokataru, serta tiga pusat belajar hukum dari beberapa universitas.

Selain tersebut, vaksin berbayar ini juga dinilai menambah beban ekonomi masyarakat. Padahal, pandemi Covid-19 menyebabkan persoalan medis yang serius dan berdampak secara signifikan terhadap ekonomi asosiasi.

“Di masa masyarakat kesulitan memenuhi keinginan ekonominya tapi dibebani secara kebijakan vaksin berbayar praktis menguras finansial masyarakat, ” demikian bunyi surat itu.

Koalisi memberi waktu 7 hari bagi Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk memenuhi tuntutan somasi. Jika dalam batas periode tersebut tidak dipenuhi, mereka akan menempuh langkah patokan dan konstitusional.

(iam/fra)

[Gambas:Video CNN]