Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah

Indef Sebut Omnibus Law Bisa Gerus Pendapatan Daerah

Jakarta, CNN Indonesia —

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance ( Indef ) Riza Annisa Pujarama menilai kluster fiskal dalam  Omnibus Law Undang-Undang Membuat Kerja ( UU Ciptaker ) berpotensi menggerus pendapatan asli daerah (PAD).

Pasalnya, kebijakan perpajakan dan retribusi daerah (PDRD) bisa diintervensi jika tak sejalan secara agenda pemerintah pusat. Ketentuan terpaut intervensi tersebut diatur dalam Bab 156A UU Ciptaker. Pasal tersebut berbunyi:

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan fiskal nasional dan untuk mendukung kebijaksanaan kemudahan berinvestasi serta untuk memajukan pertumbuhan industri dan/atau usaha yang berdaya saing tinggi serta memberikan perlindungan dan pengaturan yang berkeadilan, pemerintah sesuai program prioritas nasional dapat melakukan penyesuaian terhadap kecendekiaan pajak dan retribusi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.



Riza  menilai pasal tersebut bisa mengurangi PAD

“Ini akan berpotensi mengurangi PAD dari PDRD  dan meningkatkan ketergantungan pada dana transfer daerah, ” tuturnya diskusi bertajuk Omnibus Law Klaster Perpajakan: Jurus Jitu Meluluskan Investasi? yang digelar Indef, Senin (26/10).

Dia kendati menjelaskan akibat lain dari deregulasi keuangan pemerintah daerah dalam UU Ciptaker juga akan membuat kawasan kehilangan kemandiriannya.

“Karena secara implisit daerah tidak punya kewenangan lagi terhadap penetapan PDRDnya. Apa akibatnya? Maka nanti PDRD ini kan disesuaikan bukan mengacu kepala daerah tetapi pemerintah induk, ” tandanya.

Dalam kesempatan yang pas, peneliti Indef M. Rizal Taufikurahman menyarankan agar pencabutan wewenang wilayah dalam PDRD dalam UU Ciptaker dipertimbangkan ulang dan substansinya lestari sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Menurutnya UU Cipta Kerja sebaiknya tidak perlu merasionalisasi pajak daerah dan retribusi daerah ke pemerintah pusat.

“Jadi semangatnya langgeng desentralisasi, mendekatkan pelayanan masyarakat serta menyelesaikan masalah sesuai dengan wilayah masing-masing, ” katanya.

Menurut Rizal, potensi kehilangan PAD secara nyata akan mempengaruhi kemerosotan PDRB riil hampir di semua provinsi. Dalam simulasinya, penurunan PDRB riil di level provinsi beragam pada rentang minus 0, 22 persen hingga minus 9, 38 persen, di mana provinsi menyesatkan rendah di Indonesia Timur serta tertinggi di mayoritas Pulau Jawa.

“Sehingga UU ini tidak menstimulus fiskal terdistribusi secara merata, justru penurunan terjadi & dampaknya ke PDB nasional, ” pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(hrf/age)