Jokowi Resmi Bubarkan 10 Lembaga Negeri Nonstruktural

Jokowi Resmi Bubarkan 10 Lembaga Negeri Nonstruktural

Jakarta, CNN Nusantara —

Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) membubarkan 10 badan dan lembaga nonstruktural . Selanjutnya, tugas mereka dialihkan kepada kementerian terkait. Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020.

10 badan dan lembaga non struktural tersebut meliputi Dewan Riset Nasional, selanjutnya tugas mereka dialihkan kepada Kementerian Riset dan Teknologi ataupun Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lalu, Dewan Ketahanan Pangan, tugasnya dialihkan ke Departemen Pertanian. Selanjutnya, Badan Pengembangan Provinsi Surabaya Madura. Tugas badan ini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Ijmal dan Perumahan Rakyat dan Departemen Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.


Lulus, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan yang tugasnya dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Olahraga. Namun, Komisi Pengawas Haji Indonesia dialihkan ke Kementerian Agama.

Kemudian, Komite Ekonomi dan Industri Nasional tugasnya dialihkan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Serupa, Jokowi juga membubarkan Lembaga Pertimbangan Telekomunikasi. Setelah itu, perintah mereka dialihkan ke Kementerian Hubungan dan Informatika.

Semrawut, Komisi Nasional Lanjut Usia dibubarkan dan tugasnya dialihkan ke Kementerian Sosial. Senasib, Badan Olahraga Profesional Indonesia dibubarkan dan tugasnya dialihkan ke Kementerian Pemuda dan Gerak.

Terakhir, kepala negara juga membubarkan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia. Selanjutnya, tugas badan itu dialihkan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Aturan tersebut mengatakan jika pengalihan tugas dan wewenang akan dikoordinasikan oleh Gajah Pendayagunaan Aparatur Negara dan Pembaruan Birokrasi.

Pengalihan ini juga akan membawabawa Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pendirian, Arsip Nasional Republik Indonesia & kementerian/lembaga terkait.

Jalan pengalihan tersebut diselesaikan paling periode 1 tahun sejak aturan itu diundangkan.

“Selama proses pengalihan kementerian yang melaksanakan suruhan dan fungsi, wajib melakukan proteksi terhadap aset dan arsip institusi nonstruktural, ” bunyi aturan tersebut.

Dengan berlakunya petunjuk itu, maka seluruh aturan yang mengatur tentang lembaga non struktural terkait dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Perpres itu ditandatangani oleh Jokowi pada 26 November 2020 dan diundangkan pada tanggal dengan sama.

(ulf/DAL)

[Gambas:Video CNN]