Kemenkeu Beberkan Penghalang RI Capai Tumpuan EBT

Kemenkeu Beberkan Penghalang RI Capai Tumpuan EBT

Jakarta, CNN Nusantara —

Kepala Badan Kebijakan Fiskal ( BKF ) Departemen Keuangan Febrio  Nathan  Kacaribu melahirkan pemerintah Indonesia perlu kerja tambahan keras demi mencapai target penggunaan Energi Baru Terbarukan ( EBT ) pada 2025 mendatang.

Dia menilai target itu cukup ambisius mengingat pada 2019 sekadar capaiannya baru sebesar 9, 15 persen dari taget 23 obat jerih pada 2025. Untuk listrik selalu, sekitar 60 persen pembangkitnya masih berasal dari energi fosil.

Hal itu dikarenakan beberapa faktor, salah satunya masih mahalnya pemanfaatan EBT. Tak ayal, maka saat ini, Indonesia masih menyandarkan energi batu bara. Selain murah, tambang batu bara juga masih melimpah di dalam negeri.



“Indonesia saat ini masih benar bergantung pada energi fosil seolah-olah minyak, gas, dan batu panas untuk memenuhi kebutuhannya, ” introduksi dia pada The 9th Nusantara EBTKE ConEx 2020, Jumat (27/11).

Komitmen Indonesia untuk meningkatkan porsi EBT memang tertuang dalam Kesepakatan Iklim Paris 2015. Namun, ia menilai pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, harus membangun proyek EBT yang substansial.

Selain harga, jalan RI mencapai target masih terhenti oleh sejumlah faktor seperti ketidakpastian regulasi, daya saing, dan ketersediaan pinjaman.

“Ini ialah target yang ambisius, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan EBT kaya harga, ketidakpastian regulasi, insentif pada investasi, dan ketersediaan sumber gaya keuangan, ” jelasnya.

Dari Kemenkeu tunggal, ia bilang pihaknya berusaha buat menyediakan bantuan untuk mendukung bagian pemerintah. Bantuan itu mulai lantaran pemberian insentif pajak pengembang EBT hingga penyediaan pendanaan yang berkaitan dengan ekonomi hijau dan terus-menerus.

Namun, ia menyungguhkan Kemenkeu memiliki keterbatasan kapasitas. Dominannya, pendanaan masih harus mengandalkan pihak swasta. Sementara, tugas pemerintah merupakan menyediakan regulasi yang mampu mengakui minat investor.

Satu dengan itu, ia optimistis Peraturan Presiden (Perpres) tarif listrik dan Energi Baru Terbarukan (EBT) bahan menjadi katalis positif masuknya investasi ke dalam negeri. Saat tersebut, beleid tersebut masih dalam metode dan ditargetkan terbit tahun tersebut.

“Perpres tersebut akan mencabut beberapa regulasi yang memisahkan antara harga energi baru terbarukan dan pembelian listrik, ” ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(wel/sfr)