Kemenkeu Tagih PPnBM Jika Mobil yang Dijual di Untuk 1. 500 Cc

Jakarta, CNN Indonesia —

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Departemen Keuangan dapat menagih Pajak Penjualan untuk Barang Mewah ( PPnBM ) mobil yang terutang jika ditemukan data yang tak sesuai dengan persyaratan pemerintah.

Situasi ini tertuang dalam Susunan Menteri Keuangan (PMK) Cetakan 20/PMK. 010/2021 tentang PPnBM atas Penyerahan Barang Tepat Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Terbatas yang Ditanggung Pemerintah Anggaran 2021.

Di dalam Pasal 7 disebutkan Besar Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak bisa menagih PPnBM yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bila diperoleh data yang menunjukkan bahwa pemberian relaksasi tak sesuai dengan kondisi yang ditentukan.



Dalam Kausa 2, pemerintah menyatakan relaksasi PPnBM mobil hanya berlaku bagi sedan atau station wagon dengan motor menjilat cetus api atau nyala kompresi (diesel atau tunas diesel) dengan kapasitas isi silinder sampai 1. 500 cc.

Selain itu, relaksasi PPnBM serupa berlaku untuk kendaraan bermotor pengangkutan kurang dari 10 orang termasuk pengemudi isak atau station wagon, dengan motor bakar cetus sinar atau nyala kompresi dengan sistem satu gardan aktivis 4×2 berkapasitas isi bumbung sampai 1. 500 cc.

Bukan saja itu, pemerintah juga memandang penggunaan komponen yang berawal dari produksi lokal sedikitnya 70 persen untuk mendapatkan relaksasi PPnBM. Jika pada bawah itu, maka pembalasan PPnBM normal seperti sebelum-sebelumnya.

Relaksasi PPnBM ini mau diberikan mulai Maret-Desember 2021. Namun, jumlah relaksasi dengan diberikan akan berbeda-beda.

Rinciannya, pemerintah akan membebaskan pembayaran PPnBM 100 persen selama Maret-Mei 2021. Lalu, relaksasi PPnBM mau dikurangi menjadi hanya 50 persen pada Juni-Agustus 2021 dan turun menjadi 25 persen pada September-Desember 2021.

Kemudian, pada Pasal 6 dituliskan kalau pengusaha kena pajak yang menghasilkan dan melakukan pelimpahan barang kena pajak dengan tergolong mewah berupa instrumen bermotor wajib membuat faktur pajak sesuai ketentuan pemerintah dan laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)