KLHK Buka-Bukaan Soal Izin Perusahaan Preman di TN Komodo

KLHK Buka-Bukaan Soal Izin Perusahaan Preman di TN Komodo

Jakarta, CNN Indonesia —

Dirjen Konservasi Sumber Daya Kawasan dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ( KLHK ), Wiratno menyatakan perusahaan swasta boleh hidup di Rajin Nasional Komodo . Tempat mengatakan izin tersebut diatur sebab Peraturan Pemerintah.

“Ini sebetulnya secara aturan boleh, ” ujar Wiratno dalam konferensi pers virtual, Rabu (28/10).

Wiratno membeberkan beberapa perusahaan preman yang mendapat izin berbisnis dalam TN Komodo. Pertama, PT Segara Komodo Lestari yang memperoleh izin pada tahun 2019. Perusahaan itu mendapat izin mengelola 22, 1 hektare lahan di Pulau Rinca.


Kedua, PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) yang memperoleh izin pada tarikh 2014. Perusahaan itu mendapat izin mengelola lahan 151, 9 Ha di Pulau Komodo.

Selain di Pulau Komodo, PT KWE juga mendapat izin berbisnis di Pulau Padar pada tarikh 2014. Dia mendapat izin menamsilkan lahan 274 Ha di Pulau Padar.

Selanjutnya, negeri juga memberi izin kepada PT Synergindo Niagatama untuk berbisnis pada atas lahan seluas 15, 3 Ha di Pulau Tatawa. Kerelaan itu keluar tahun 2020.

Namun, Wiratno tak membicarakan satu perusahaan lain yang disebut-sebut juga menerima izin berbisnis dalam TNI Komodo, yakni PT Flobamora dan mitranya di Pulau Komodo dan Pulau Padar. Informasi dengan beredar izin perusahaan itu sedang dalam proses.

Meski telah memiliki izin, Wiratno menyebut seluruh perusahaan tersebut belum beroperasi hingga saat ini. Sebab, dia berkata terjadi banyak penolakan terkait dengan izin tersebut pada tahun 2019.

“Padahal secara aturan izin tersebut dibolehkan. Mendapatkan izin usaha instrumen pariwisata alam dibolehkan, ” ujarnya.

Di sisi lain, Wiratno mengklaim izin wisata negeri diterbitkan pemerintah untuk kepentingan asosiasi. Namun, dia tak menjelaskan dengan spesifik keberpihakan izin itu kepada warga lokal.

Tempat hanya mengatakan warga lokal boleh menjadi pemandu bagi wisatawan.

“Mari kita bicarakan tentang strategi ekowisata berbasis masyarakat dan berbasis budaya, ” ujar Wiratno.

Terkait dengan izin bagi perusahaan, Wiratno menambahkan masih akan dibicarakan bertambah lanjut. Namun, dia meyakini eksistensi perusahaan swasta di TN Komodo akan memberi manfaat ekonomi untuk warga lokal.

“Itu tidak bisa kita pungkiri. Hamba punya detil siapa-siapa yang memperoleh manfaat ekonomi dari keberadaan komodo  ini, ” ujarnya.

“Yang jelas unsur masyarakatnya sedang kurang maka harus ada community based ecotourism yang didorong terus jadi masyarakat menjadi salah satu pelaku utama dari wisata yang istimewa di TN Komodo, ” perkataan Wiratno.

(jps/bmw)

[Gambas:Video CNN]