KontraS Desak Kapolri Cabut Aturan PAM Swakarsa

KontraS Desak Kapolri Cabut Aturan PAM Swakarsa

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Aksi Kekerasan ( KontraS ) mendesak Kapolri Jenderal Idham Azis   menguraikan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa .

Desakan disampaikan sebab KontraS menilai sejumlah pasal dengan terdapat adalam aturan  itu berpotensi menimbulkan masalah tertentu bagi pihak yang diberi tambahan kewenangan.

“Beberapa bunyi pasal dalam perpol memiliki celah hukum dengan berpotensi menimbulkan konflik horizontal, tindakan represif, serta pengerahan massa secara tidak akuntabel, ” kata Pengkaji KontraS Rivanlee Anandar melalui informasi resmi, Rabu (23/9).


Dia menerangkan di dalam perspektif hukum dan HAM, penggunaan istilah ‘PAM Swakarsa’ memberikan preseden dan kesan traumatik bagi masyarakat terkait dengan peristiwa kekerasan di masa silam.

Selain itu, kata dia, mengaktifkan balik PAM Swakarsa berpotensi menghidupkan vigilante group atau pihak-pihak yang melakukan penegakan hukum dengan caranya sendiri.

“Minimnya pengaturan mengenai makna wewenang yang dimiliki oleh PAM Swakarsa beserta sanksi bagi penyalahgunaan wewenang, ” ujar dia.

Selain itu, pengerahan PAM Swakarsa untuk tujuan tertentu biar dapat disalahartikan. Ketiadaan aturan & sanksi ini, kata dia, membenarkan orientasi diskresi yang besar untuk Polri dalam menerapkan aturan ke depannya nanti.

Hal itu, kata dia, dikhawatirkan dapat menimbulkan konflik mem atau penggunaan PAM Swakarsa secara sewenang-wenang untuk kepentingan tertentu.

“Selama ini telah benar menjangkiti Polri, yakni permitivitas dan impunitas terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan kewenangan serta kekerasan yang dilakukan sebab sesama anggotanya, ” kata Rivan.

Oleh sebab tersebut, selain meminta Kapolri mencabut petunjuk tersebut, KontraS juga mendesak biar kepolisian tidak menggunakan pendekatan ketenteraman dengan memberikan masyarakat sipil kewenangan untuk melakukan sebagian tugas kepolisian tanpa batasan dan pengaturan yang komprehensif.

Selain tersebut, KontraS juga meminta agar Kapolri tidak menggunakan momentum pandemi covid-19 sebagai justifikasi dalam mengeluarkan kecendekiaan yang menimbulkan kekerasan kepada klub.

Jadi informasi, Polri sendiri telah merespons sejumlah kritikan terkait aturan yang diterbitkan pada 5 Agustus 2020 lalu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Awi Setiyono mengatakan bahwa kata PAM Swakarsa yang digunakan penjaga saat ini berbeda dengan barang apa yang dikenal publik pada era 90-an.

“Itukan (polemik PAM Swakarsa) ditarik di kebijakan lagi, pada intinya kan saya sampaikan bahwa ini mengukuhkan barang apa yang sudah ada, ” sekapur Awi kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/9).

Awi juga meminta biar aturan tersebut tidak dipolitisasi jadi menjadi polemik di publik.

Dia membaca bahwa aturan itu diterbitkan untuk mengembangkan aturan yang sudah tersedia sebelumnya. Hanya saja, dalam Perkap baru itu pihaknya membuat sebesar modifikasi, termasuk warna seragam Satpam.

Awi menerangkan, PAM Swakarsa ini merupakan bentuk perlindungan yang dilakukan oleh pengemban kegiatan kepolisian di masyarakat. Beberapa antaralain seperti satpam atau satkamling (satuan keamanan lingkungan).

“Selama ini kan juga kondusif sebab memang tadi ada filosofinya, ” ujar Awi.

Jenderal bintang satu ini juga mengisbatkan bahwa dalam praktiknya, PAM Swakarsa yang telah dikukuhkan oleh Polri tidak akan bersikap represif pada masyarakat. PAM Swakarsa akan hadir untuk memberikan pengamanan.

(mjo/agt)

[Gambas:Video CNN]