KPAI Nilai Sekolah Masih Belum Jadi Dibuka

KPAI Nilai Sekolah Masih Belum Jadi Dibuka

Jakarta, CNN Indonesia —

Komisi Perlindungan Anak Indonesia ( KPAI ) menghargai sekolah belum siap dibuka dalam tengah pandemi Covid-19 karena temuan menunjukkan banyak sekolah dengan infrastruktur dan prosedur (SOP) protokol kesehatan tubuh yang belum memadai.

Temuan itu berdasarkan pengawasan KPAI terhadap 27 sekolah di bermacam-macam daerah pada Agustus 2020, meliputi DKI Jakarta, Bogor, Bekasi, Depok, Tangerang, Subang, Mataram, Bengkulu, dan lain-lain.

“Kami ukuran sekolah belum benar-benar siap [dibuka]. Dari 27 sekolah hanya satu yang siap, yakni SMKN 11 Bandung, ” ujar Komisioner KPAI Pendidikan Retno Listyarti menggunakan konferensi video, Rabu (19/8).


Ia mengatakan SMKN 11 Bandung, Jawa Barat merupakan satu-satunya sekolah yang memiliki berbagai SOP untuk kegiatan siswa di dalam maupun sekitar sekolah.

Sedangkan kebanyakan sekolah lainnya hanya memiliki SOP kedatangan dan kepulangan siswa. Menurut Retno sekolah setidaknya harus menyiapkan 15 protokol untuk siswa dan warga sekolah.

Tak Ada Duit

KPAI menemukan 20 sekolah yang dikunjungi bahkan belum membuat Tim Gugus Tugas Covid-19 dengan bertanggung jawab mengatur protokol kesehatan tubuh.

Kemudian hanya enam sekolah yang sudah menyiapkan wastafel di depan setiap ruang status. Sisanya hanya mengandalkan wastafel dengan sudah dimiliki di sekolah.

Padahal, kata Retno, wastafel harus ada di tiap tempat kelas untuk memastikan siswa membasuh tangan setidaknya satu jam seluruhnya.

Kemudian hanya ada tiga sekolah yang menyiapkan bilik desinfektan, yakni SMKN 11 Bandung, SMAN 1 Subang dan SMPN 2 Bekasi. Sedangkan 24 sekolah lainnya belum menyiapkan.

Retno juga menemui 15 sekolah belum menyusun letak meja dan kursi di bagian menyesuaikan protokol kesehatan. Kebanyakan hanya menandai meja dan kursi dengan tanda silang.

“Kalau ada kursi, ada potensi bani berpindah-pindah duduknya. Karena anak akan ngobrol dan saling mendekat, ” kata Retno.

Retno menyebut keterbatasan biaya menjadi sandungan utama kebanyakan sekolah untuk menyimpan sarana protokol kesehatan.

Mereka menilai uang bantuan operasional sekolah (BOS) tak cukup untuk protokol kesehatan, sebab juga dipakai untuk biaya jalannya pendidikan, gaji guru, hingga kuota internet.

Untuk itu, Retno mendorong agar pemerintah daerah menganggarkan biaya di luar PEJABAT untuk protokol kesehatan. Ia selalu menyarankan orang tua turut membantu sekolah dalam pembiayaan.

Tes untuk Guru

KPAI juga menyebut, dari semesta sekolah yang dikunjungi, tidak ada guru yang mengaku telah menjalani pemeriksaan rapid test atau polymerase chain reaction (tes swab) jadi persiapan pembukaan sekolah.

Padahal guru di sekolah-sekolah itu masih diwajibkan datang secara fisik untuk absensi meskipun pembelajaran dilakukan daring.

Retno khawatir hal ini memungkinkan penyebaran virus. Terlebih setelah dia melihat di beberapa sekolah, para guru mereka berkumpul di ruang guru. Ia mengatakan bahkan tersedia guru yang tidak memakai masker.

Pada kasus di SMPN 2 Kota Bekasi, dia menemukan guru yang tinggal pada Tasikmalaya dan harus pulang ke rumahnya tiap akhir pekan. Pengasuh tersebut menggunakan transportasi umum dengan dikhawatirkan rentan penularan virus.

“Ada di Jakarta pengasuh SMK meninggal karena Covid-19. Dan dia pernah masuk sekolah dua minggu. Setelah PCR semua kiai, ditemukan tiga orang terinfeksi covid-19. Begitu juga keluarganya, ” cerita Retno.

Ia menilai pemerintah daerah harus melakukan penyeliaan PCR kepada seluruh guru dan setidaknya 30 persen siswa sebelum membuka sekolah.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebelumnya mengizinkan awal sekolah di zona hijau serta kuning dengan salah satu sarana siap menjalankan protokol kesehatan dengan baik.

Kemendikbud mendokumentasikan ada 1. 063 sekolah yang sudah dibuka di zona pelit, dan 347 sekolah di zona hijau. Selain itu, tercatat 717 sekolah di zona oranye serta 57 sekolah di zona merah melakukan pembelajaran tatap muka padahal masih dilarang.

Kebijaksanaan pemerintah mengizinkan pembelajaran tatap membuang membuat sejumlah pihak khawatir akan munculnya klaster penyebaran corona di sekolah. Bahkan penelusuran platform warganet LaporCovid19 mencatat beberapa kasus corona pada warga sekolah.

Namun Kemendikbud mengklaim kebanyakan urusan yang disebut LaporCovid-19 terjadi bukan karena pembukaan sekolah, melainkan karena guru berkunjung ke rumah siswa, atau guru terpapar di aparat pemerintah daerah.

(fey/end)

[Gambas:Video CNN]