KPK Harap Pegawai Tak Lolos TWK Tidak Dicap Subversif

Jakarta, CNN Indonesia —

Kepala Satuan Tugas Penelaahan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Hotman Tambunan, berharap agar masyarakat tidak memberikan stigma minus terhadap para pegawai institusi antirasuah, seperti cap ekstrem hingga anti-Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maklumat itu disampaikan Hotman sudah menyerahkan laporan dugaan pengingkaran HAM dalam tes paham kebangsaan (TWK) KPK pada kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta, Senin (24/5).

“Tadi Ibu Komisioner [Komnas HAM] dan Bapak Komisioner telah memberitahukan telah menginformasikan bahwa jangan lagi tersedia stigma pada pegawai KPK. Stigma-stigma yang bersifat sesuai radikalisme, yang bersifat pegawai KPK terutama yang 75 orang tidak setia pada Pancasila, ” kata Hotman.


Pernyataan Hotman sekaligus merespons isu yang berkembang di tengah publik terkait keberadaan kelompok radikal dan anti NKRI di internal lembaga antirasuah.

Dia menegaskan, para pegawai KPK prinsipnya hanya melakukan kerja-kerja pemberantasan korupsi. Menurut Hotman, kerja-kerja tersebut justru merupakan bentuk kesetiaan terhadap NKRI.

“Pekerjaan teman-teman di dalam rangka untuk memberantas korupsi. Itu adalah merupakan suatu kesetiaan yang utuh pada Pancasila, ” kata tempat.

Hotman turut mengomentari kontroversi penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lulus TWK, termasuk dirinya. Dalam laporannya ke Komnas HAM, tempat menyebut sedikitnya ada delapan hal yang menjadi dugaan pelanggaran HAM dalam TWK KPK.

Namun, Hotman tak merinci kedelapan poin tersebut. Hanya selalu, katanya, sebagai negara dengan masuk dalam Konvensi Pemberantasan Korupsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCAC), bahwa ada perlakuan khusus pada lembaga antikorupsi.

“Kami melihat tersedia kira-kira delapan hal dengan bersifat pelanggaran terhadap HAM dan harkat dan martabat kami sebagai pegawai KPK, ” katanya.

(thr/ayp)

[Gambas:Video CNN]