KPK Usut Banprov Indramayu yang Diterima Anggota DPRD Jabar

Jakarta, CNN Indonesia —

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengusut dugaan aliran kekayaan yang diterima oleh kira-kira anggota DPRD Jawa Barat terkait kasus dugaan pengakuan hadiah atau janji tumpuan keuangan Provinsi  Jawa Barat kepada Pemkab Indramayu TA 2017-2019.

Pendalaman terhadap hal itu ditempuh penyidik dengan mengawasi tiga orang saksi yang merupakan terpidana, yakni mantan Bupati Indramayu, Supendi; mantan Kepala Dinas PUPR Indramayu, Omarsyah; dan Carsa A. S (swasta).

“Para saksi dikonfirmasi kurun lain terkait tahapan penyampaian proposal Banprov [bantuan provinsi], teknis dan mekanisme tawaran proyek pekerjaan di Biro PUPR Kabupaten Indramayu serta dugaan aliran sejumlah kekayaan dari Carsa kepada pihak-pihak tertentu yang ada dalam DPRD Provinsi Jawa Barat, ” kata Plt. Tukang Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, Selasa (23/3).


Kasus yang sedang ditangani ini merupakan pengembangan pengerjaan perkara yang menjerat Supendi dkk. Ketika itu, lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada 15 Oktober 2019.

KPK menetapkan empat orang tersangka dengan barang keterangan pada OTT berupa uang senilai Rp685 juta.

Empat tersangka dengan dimaksud yakni Supendi, Omarsyah, Kepala Bidang Jalan di Dinas PUPR Kabupaten Indramayu Wempy Triyono, dan Carsa AS.

Mereka telah divonis bersalah kurang bulan lalu. Supendi misalnya, ia telah divonis 4, 5 tahun oleh mahkamah hakim Pengadilan Tindak Kejahatan Korupsi (Tipikor) Bandung di awal Juli dan saat ini tengah mendekam di Lapas Sukamiskin Bandung.

Seiring penyidikan berjalan, KPK kemudian menetapkan anggota DPRD Jawa Barat, Abdul Rozaq Muslim, sebagai tersangka perdana dalam kasus dugaan suap dana bantuan provinsi Jawa Barat kepada Kabupaten Indramayu tahun anggaran 2017-2019.

(ryn/bmw)

[Gambas:Video CNN]