Lampu Kuning Pilkada Serentak 2020 pada Tengah Wabah Corona

Lampu Kuning Pilkada Serentak 2020 pada Tengah Wabah Corona

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah ahli epidemiologi mengingatkan pemerintah bakal pelbagai risiko yang membayangi zaman Pilkada Langsung 2020   pasti digelar kendati di tengah pandemi   virus corona .

Ragam masalah itu mulai dari daya lonjakan kasus, kesiapan fasilitas kesehatan tubuh hingga, kekosongan peraturan daerah terkait penanggulangan Covid-19.

Pemerintah, DPR dan, Tip Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya membenarkan hari pemungutan suara jatuh di dalam 9 Desember 2020. Pilkada tahun ini akan menyerentakkan 270 penetapan.


Sebanyak 100. 359. 152 pemilih di 309 kabupaten/kota bakal terlibat dalam pemilihan tersebut.

Potensi kerumunan masa pencoblosan dua pekan mendatang menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga (Unair) Laura Navila Yamnani harus maka catatan khusus pemerintah. Apalagi mengingat setelah itu juga ada masa libur panjang.

Menurutnya, kasus positif Covid-19 berpotensi menggila dan bakal membahayakan jika negeri abai.

“Ini kan yang membahayakan pada bulan Desember akan ada dua event besar, Pilkada dan libur panjang dengan mungkin lebih panjang dari sebelumnya karena kumulatif mengganti yang Idul Fitri, ” kata Laura kepada CNNIndonesia. com , Rabu (25/11).

Sejumlah petugas tenaga kesehatan bersiap untuk didekontaminasi usai bertugas di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran di Jakarta, Kamis (12/11/2020). Perkembangan data per 12 November 2020 menunjukkan penambahan kasus positif baru sebanyak 4.173 orang dengan total kasus terkonfirmasi COVID-19 mencapai angka 452.291 sementara jumlah pasien yang telah sembuh dari Corona sebanyak 382.084. Sedangkan total pasien yang meninggal dunia sebanyak 14.933 orang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nz Sejumlah petugas tenaga kesehatan bersiap untuk didekontaminasi usai bertugas. (Foto: ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Laura berujar, pemerintah kudu membuat rencana berlapis berikut skenario untuk memastikan agar penanganan penderita Covid-19 tidak membuat kewalahan gaya kesehatan. Salah satu rencana, bisa dengan memetakan kesiapsiagaan seluruh fasilitas layanan kesehatan.

“Apalagi situasi sekarang ternyata di kira-kira rumah sakit penuh, sampai mengantre di IGD. Kemudian ruang isolasi penuh. Ini harus dipastikan dan dipetakan. Kalau kondisi seperti tersebut maka dua event ini sangat menakutkan, ” ungkap dia.

Skenario yang dibuat, lanjut dia, juga harus disosialisasikan kepada masyarakat secara masif.

“Iya betul [rencana berlapis]. Oleh karena itu, masyarakat ini juga harus diberikan pengertian, ” tambah dia sedang.

Sementara itu, lihai epidemiologi dari Universitas Indonesia (UI) Tri Yunis Miko Wahyono menguatkan aturan main 3M berupa mencantumkan masker, menjaga jarak dan, mencuci tangan merupakan suatu keharusan perlu mencegah penularan Covid-19.

Kampanye sekaligus penegakan sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan tubuh menurut dia jadi tantangan tersendiri.

“Kalau masyarakat Nusantara memang begini. Seharusnya penyuluhannya dikerjakan secara besar-besaran, harusnya penegakan hukumnya dilakukan di semua daerah enggak cuma Jakarta doang, ” ucap dia.

Kendati sejenis, ia menekankan wilayah yang tidak menyelenggarakan Pilkada bukan berarti bisa lebih kendur. Pengawasan serupa tetap wajib diberlakukan.

Selain itu, ia menganggap terdapat kekosongan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penanggulangan Covid-19 di sejumlah wilayah yang menggelar Pilkada. Perda yang dimaksud ini berisi ketentuan, tanggung tanggungan, wewenang, hingga sanksi selama penanganan Covid-19.

“Di kawasan Pilkada enggak ada Perda, kerumunan boleh. Enggak ada larangan berkerumun di daerah pemilu, ” imbuh dia.

Grafik kasus positif Covid-19 di Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Bahkan, beberapa hari terakhir kejadian positif selalu mencapai angka 4. 000-an per harinya.

Pada Rabu (25/11), data memperlihatkan penambahan 5. 534 kasus meyakinkan, sehingga akumulasi mencapai 511. 836 kasus infeksi virus corona. Penambahan ini memecah rekor harian terbanyak 5. 444 kasus pada 13 November 2020 lalu.

Lima provinsi menempati daftar tertinggi peningkatan pasien positif harian kurun lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah &, Sulawesi Selatan. Empat daerah pada antaranya kecuali DKI Jakarta diketahui ikut menggelar Pilkada.

Di samping tersebut, sejauh ini sudah lebih dari 100 petugas KPU dan Bawaslu yang terinfeksi virus corona semasa tahapan Pilkada Serentak 2020.

Jumlah terbesar terdapat di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di Agustus lalu, 96 orang petugas pengawas pemilu di Kabupaten Boyolali dinyatakan positif Covid-19.

Kasus Covid-19 di kalangan pemangku pilkada juga terjadi di Agam dan Bukittinggi, Sumatera Barat serta Depok, Jawa Barat.

Infografis BENDA WAJIB DI TPS PILKADA SAAT PANDEMI

(ryn/nma)

[Gambas:Video CNN]