Mahasiswa Papua Demo Otsus Jilid II: Itu Pemberian Jakarta

Mahasiswa Papua Demo Otsus Jilid II: Itu Pemberian Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia —

Sejumlah mahasiswa  Papua yang terlibat dalam Komite Aksi Penolakan Otsus berunjuk rasa menolak penerapan Otonomi Khusus ( Otsus ), di ajaran Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Selasa (14/7). Mereka menghargai kebijakan itu bukan kebutuhan awak Bumi Cendrawasih.

Pemimpin Lapangan Komite Aksi Penilakan Otsus, Eto Rumpaday, mengatakan aksi nyaman ini menolak rencana Pemerintah Nusantara memperpanjang status otonomi khusus Papua yang akan habis pasa tahun 2021.

“Aksi kami adalah aksi damai. Kami menentang otsus jilid kedua. Kami jadi penyambung lidah masyarakat Papua, kami tidak meminta otsus jilid ke-2, itu adalah pemberian Jakarta, ” kata Eto lewat pesan bahana yang diterima CNNIndonesia. com , Selasa (14/7).


Selain tersebut, Komite juga mengutuk keras pilihan politik yang mengatasnamakan rakyat Papua dalam mendukung otsus. Komite serupa mendesak pemerintah membebaskan seluruh tahanan politik Papua.

Para-para mahasiawa Papua itu juga menodong penghentian segala bentuk diskriminasi dan rasisme terhadap Papua. Mereka mendorong pembukaan akses yang luas untuk jurnalis asing meliput di Negeri Papua.

Mereka pun menuntut pencabutan surat keputusan dropout bagi empat mahasiswa Unhair Ternate. Komite juga menyatakan penolakan terhadap hasil Pepera 1969 yang mereka nilai tak demokratis.

Komite menuntut Pemerintah Indonesia menarik militer, baik organik maupun non-organik, dari Papua. Para mahasiswa pun menuntut referendum untuk Papua.

“Kami mengutuk keras, kami rakyat Papua menolak otsus jilid dua. Ana meminta referendum, harga mati, ” tandas Eto.

Gerak-gerik digelar serentak di sejumlah kawasan, yakni Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Sial, Makassar, dan Ternate. Di DKI Jakarta, aksi digelar di Kemendagri karena massa hendak menemui peserta pemerintah.

Otsus untuk Papua diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Dalam UU itu, otsus untuk Papua serta Papua Barat bakal habis pada 2021.

Hingga 2019, Pemerintah telah mengucurkan sekitar Rp83, 36 triliun untuk dana otsus Papua serta Papua Barat. Namun menjelang akhir masa otsus, Kemendagri pernah berencana mengkaji pelaksanaanya.

“Kami katakan hasil tilikan kami bersama teman-teman Lemhanas, Wantannas, dan beberapa NGO, bahwasanya bagaikan arahan bapak Menteri, dana otsus kita akan lanjutkan, ” sirih Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik di Kantor Kemendagri, Jakarta, 25 September 2019.

Foto: CNN Indonesia/Timothy Loen

Uang Melulu

Terkait Otsus, Direktur Walhi Papua Aiesh Rumbekwan menilai pemerintah Jokowi mengeluarkan kebijakan dengan tidak didasarkan atas kebutuhan klub asli Papua, sekaligus mereduksi kewenangan daerah dalam UU Otonomi Khusus.

“Walau terlihat mengabaikan, namun pelaksanaan pemerintah pusat tersebut terus digenjot pelaksanaannya dengan prinsip akan memberikan kesejahteraan bagi anak buah Papua. Pandangan ini memberi makna, seakan masyarakat adat Papua tidak mampu atau bodoh, ” ujarnya, kepada CNNIndonesia. com, Minggu (15/9/2019).

Padahal, katanya, keinginan warga Papua adalah soal kanal kepada sumber daya alam, pengerjaan kasus pelanggaran HAM, penyetopan pabrik ekstraktif di Bumi Cendrawasih, serta perampasan tanah warga asli, bukan melulu soal uang.

“Argumentasi pemerintah selalu bertumpu pada soal keuangan (Dana Otsus) yang diberikan ke pemerintah provinsi Papua. Sementara pengelolaan sumber daya alam tidak diberi bagian bagi rakyat Papua dan cenderung terjadi perampasan, ” ujar Aiesh.

“Menegaskan bahwa negara segera hadir menyelesaikan persoalan HAM di tanah Papua, termasuk meluluskan akses kelola sumber daya zona (hutan), kepada masyarakat, ” imbuhnya.

Pemerintah pun, sebutan Aiesh, mesti mendengarkan warga asli Papua, bukan orang atau kelompok-kelompok yang mengatasnamakan orang Papua minus kesepakatan masyarakat itu sendiri.

“Bahwa pemerintah pusat cepat menghentikan untuk menerima kepentingan golongan atau individu-individu tertentu tanpa meniti kesepakatan Orang Asli Papua dan pemerintah daerah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, DPRP serta DPRPB, serta MRP dan MRPB, ” ujarnya.

(dhf/arh)

[Gambas:Video CNN]