Mahfud Sebut SBY Tak Berbuat Banyak Saat Dualisme PKB 2008

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Ketenteraman (Menko Polhukam) Mahfud MD   menyebut Kepala Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY ) tidak melaksanakan pelarangan kegiatan salah kepala kubu saat Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ) mengalami kisruh kepengurusan.

Kala itu terjadi di tahun 2008 ataupun saat SBY masih menjabat sebagai presiden. Mahfud mengatakan SBY tak melarang era dualisme muncul di awak PKB hingga menghasilkan pertahanan Parung dan kubu Semenanjung.

“Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan, serahkan ke meja hijau gitu, ” kata Mahfud dalam keterangan video yang diterima CNNIndonesia . com , Sabtu (6/3).


Hingga akhirnya kisruh yang terjadi di tubuh PKB diselesaikan di pengadilan. Dia mengutarakan pemerintah saat ini dengan pemerintah di masa SBY  saat itu dalam letak yang sama.

Mahfud mengatakan partai manapun serta siapa pun yang memimpin tak bisa turun lengah atau ikut campur dalam kisruh di internal golongan. Dalam hal ini, Mahfud masih menganggap kisruh Partai Demokrat sebagai masalah privat.

“Jadi sebanding kita dan yang hendak datang pemerintah pun nggak boleh ada orang privat lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri dengan solid di dalam jangan datang pecah, jadi begitu, ” katanya.

Mahfud menyebut maka saat ini pemerintah juga tak menganggap Kongres Sungguh Biasa Partai Demokrat dengan digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai kegiatan kongres. Pemerintah hanya memandang kegiatan itu sebagai skedul kumpul kader atau temu kader saja.

Sebab, kata dia, KLB tentu harus dilaksanakan dengan resmi dan perlu pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak terkait.

“Sampai dengan saat ini pemerintah tersebut menganggap belum ada kejadian KLB partai Demokrat ya. Kongres luar biasa. karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi, ” kata dia.

Sebelumnya, DPP Demokrat menegaskan bahwa Konvensi Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara bukan masalah internal. DPP Demokrat menganggap itu sebagai urusan eksternal lantaran ada sebanyak nonkader yang berupaya mengambilalih kepemimpinan.

Lupa satu tokoh eksternal yang dimaksud adalah Moeldoko dengan ditetapkan sebagai ketua ijmal dalam KLB. DPP Demokrat menekankan bahwa Moeldoko tidak kader, sehingga permasalahan yang ada tidak bisa disebut masalah internal.

(tst/bmw)

[Gambas:Video CNN]