MKD Didesak Periksa Anggota DPR dengan Minta Salurkan CSR BUMN

MKD Didesak Periksa Anggota DPR dengan Minta Salurkan CSR BUMN

Jakarta, CNN Indonesia —

Koordinator Komite Pemilih Nusantara (TePI Indonesia)  Jeirry Sumampow meminta kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)  DPR RI untuk memeriksa anggota DPR yang meminta dilibatkan di dalam pendistribusian dana Corporate Social Respinsibility ( CSR ) Badan Usaha Milik Negeri ( BUMN ).

Suruhan itu terjadi tatkala Komisi VII DPR menggelar rapat kerja secara BUMN holding pertambangan Selasa (30/6) awut-awutan. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut ada yang meminta ikut disertakan dalam penyaluran CSR di daerah pemilihan (dapil).

“Badan Kehormatan DPR bertindak untuk memeriksa dan mengadili pandangan hidup yg terlibat, karena ini terjadi di forum resmi DPR. Ini permintaan yang ga etis, ” kata Jeirry dalam diskusi dengan digelar Formappi secara daring, Kamis (2/7).


Lebih lanjut, Jeirry menyatakan MKD wajib bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Bila tidak, citra dan kehormatan DPR akan kembali tercoreng.

Ia menegaskan tidak patut anggota DPR menggunakan persediaan CSR untuk mendapatkan keuntungan politis pribadi masing-masing. Sebab, kata tempat, dana CSR sesungguhnya diperuntukkan khusus bagi masyarakat.

“Ini aja mau diambil oleh DPR untuk pencitraan mereka. Ini mengerikan sekali. Kita ga boleh membiarkan dana-dana ini di politisir teristimewa, ” kata dia.

Sama seperti Jeirry, Manajer Penelitian Seknas Fitra, Badiul Hadi juga  menilai permintaan anggota DPR tersebut bisa tergolong sebagai pelanggaran ideal.

“Ini pelanggaran kode etik dan wujud arogansi anggota DPR, ” sekapur Badiul.

Baidul menyatakan persoalan ini harus menjadi pancaran dan perhatian bersama untuk asosiasi luas. Ia menyatakan oknum bagian DPR yang meminta tersebut layak diberikan ‘kartu merah’ oleh bangsa dan parpol pengusung agar tak melakukan kejadian serupa kembali.

“Ini fungsi partai mengontrol anggotanya di Senayan. sehingga keadaan ini tak terulang lagi. Jangan mentang-mentang di parelmen, mereka memperlakukan kawan mereka sesuka hati, ” sekapur dia.

Seperti diberitakan beberapa media, pimpinan rapat Tip VII Alex Noerdin menyampaikan semasa BUMN melakukan pembahasan terkait CSR BUMN holding pertambangan mestinya melibatkan anggota dewan.

“Masa penyerahan CSR nggak melibatkan kami. Paling tidak kami dikasih ruang untuk ikut serta menganjurkan bantuan tersebut ke masyarakat, ” kata Alex.

Tak hanya Alex, Wakil Ketua Tip VII DPR RI Ramson Siagian juga menyatakan hal serupa. Ia meminta jika mau menyalurkan CSR perlu menyertakan anggota DPR.

“Untuk pembagian CSR yang di luar apa yang sudah dilakukan ini bisa berkoordinasi secara Sekretariat Komisi VII DPR RI untuk bisa CSR ini disalurkan ke dapil-dapil anggota Komisi VII DPR RI, ” ujar Alex.

(rzr/agt)