Negeri Akan Revisi Aturan WFH dan WFO Masa PPKM Darurat

Jakarta, CNN Indonesia —

Koordinator PPKM Penting Luhut Binsar Panjaitan  mendatangkan rakor pengaturan kerja dari kantor (WFO) dalam daerah esensial dan kritikal bergandengan para menteri, gubernur, kapolda dan pangdam se-Jawa & Bali pada Rabu (7/7).

Selain buat mencermati masukan dan memantau perkembangan di lapangan, rakor ini juga menjadi upaya penegakan aturan yang bertambah konsisten sesuai ketentuan WFO dan WFH.   Luhut mengusulkan revisi untuk bidang-bidang yang dapat dimasukkan pada kategori sektor esensial dan nonesensial serta kritikal biar lebih sesuai dengan kebijakan masa PPKM Darurat.

Juru Bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika Dedy Permadi menjelaskan, usulan revisi sektor esensial itu mencakup tiga hal. Pertama di dalam sektor keuangan dan perbankan, diusulkan hanya meliputi asuransi, bank yang berorientasi pada customer service, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.


Kedua, daerah teknologi informasi dan hubungan meliputi operator seluler, bahan center, internet, pos, serta pekerja media terkait karakter penyebaran informasi yang formal dan benar dari negeri kepada masyarakat. Ketiga dalam industri orientasi ekspor, diusulkan agar pihak perusahaan kudu dapat menunjukkan bukti model dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 kamar terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor, dan wajib memiliki IOMKI (Izin Operasional Dan Mobilitas Kegiatan Industri).

Untuk semua bidang di atas, dapat beroperasi secara kapasitas maksimal 50 tip staf.

Tatkala bidang yang masuk sektor kritikal diusulkan meliputi kesehatan tubuh, keamanan dan ketertiban bangsa, energi, logistik, transportasi & distribusi terutama untuk hajat pokok masyarakat makanan & minuman dan  penunjangnya, tercatat untuk ternak/hewan peliharaan, petrokimia, semen dan bahan bangunan objek vital nasional, rencana strategis nasional, maupun rencana konstruksi utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah).

Adapun bidang kesehatan tubuh, keamanan, dan ketertiban asosiasi dapat beroperasi maksimal dengan kehadiran 100 persen pekerja tanpa ada pengecualian. Buat bidang energi sampai secara utilitas dasar dapat hidup 100 persen dengan staf maksimal hanya pada kemudahan produksi, konstruksi, dan penyajian kepada masyarakat. Sementara berdiam perkantoran yang bertujuan membantu operasional, kehadiran stafnya suntuk 25 persen.

“Dalam waktu singkat, Menteri Dalam Negeri akan cepat melakukan revisi terhadap susunan sektor esensial, non pokok, dan kritikal ini, ” kata Dedy dalam konvensi pers perkembangan terbaru di PPKM Darurat di Pulau Jawa dan Bali & PPKM Mikro di daerah lain di Indonesia, Rabu (7/7).

Buat diketahui, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzitah menerbitkan Surat Informasi tentang Optimalisasi Penerapan Adat Kesehatan di Tempat Kerja dan Penyediaan Perlengkapan mengikuti Sarana Kesehatan bagi Pekerja/Buruh oleh Perusahaan Selama Pandemi Covid-19 pada 3 Juli 2021. Ida pun menodong perusahaan mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja dalam pelaksanaan PPKM Gawat.

Dedy juga menyebut, Menaker Ida menodong para gubernur untuk mengimbau pengusaha atau pemimpin perusahaan agar mengoptimalkan pelaksanaan edaran tentang Rencana Keberlangsungan Cara dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 dan Protokol Pencegahan Transmisi Covid-19 di Perusahaan yang telah diterbitkan sebelumnya.

“Bagi para arahan perusahaan, Rencana Keberlangsungan Usaha hanya efektif apabila diterapkan. Sekali lagi saya lakukan lagi pesan Koordinator PPKM Gawat, pelajari dan laksanakan, ” ujar Dedy.

Aturan Perjalanan Internasional

Implementasi masa karantina dan informasi vaksinasi lengkap sebagai salah satu prasyarat perjalanan internasional mengikuti Indonesia ditetapkan pemerintah bersandarkan rekomendasi dari Badan Kesehatan Dunia atau WHO.

Menurut Dedy, WHO tak pernah menginstruksikan penyudahan perbatasan selama pandemi Covid-19. WHO menyerukan agar perjalanan internasional selalu diprioritaskan buat keadaan darurat dan kesibukan kemanusiaan, juga perjalanan personel esensial dan sangat penting seperti pemulangan warga negeri dan transportasi kargo untuk persediaan penting seperti sasaran, obat-obatan, dan bahan bakar.

Selain itu, WHO juga menyarankan biar dalam kebijakan mengizinkan penjelajahan internasional, diterapkan langkah-langkah mitigasi risiko dengan tujuan mengurangi penularan Covid-19 terkait penjelajahan. Langkah itu pun harus didasarkan pada penilaian efek menyeluruh secara sistematis & rutin.

“Namun, ditegaskan juga oleh WHO bahwa kebijakan tersebut tidak perlu mengganggu lalu lintas internasional, ” ujar Dedy.

Indonesia demi negara anggota WHO ditegaskan dapat melakukan penilaian risiko sendiri melalui pendekatan bermacam-macam metode, termasuk pemberlakuan deklarasi kesehatan atau tes Covid-19 yang tercatat dalam e-hac. WHO juga meminta buat tidak menganggap pelaku perjalanan internasional sebagai tersangka istimewa penyebar Covid-19.

Selama ini, kata Dedy, WHO selalu mengingatkan bahwa kesejahteraan masyarakat secara bulat harus jadi pertimbangan preferensi saat memutuskan dan menerapkan langkah antisipasi Covid-19 terpaut perjalanan internasional.

Sebagaimana diatur Surat Informasi Satgas terbaru atau adendum SE Satgas Covid-19 tentang prokes perjalanan internasional serta warga Indonesia yang melaksanakan perjalanan keluar negeri kendati mensyaratkan hal yang sebanding, yakni harus dalam kedudukan sehat, terbukti negatif Covid-19, dan mengikuti aturan negara tujuan.

(rea)