NISTA Daftarkan Uji Materi soal TWK Pegawai KPK ke MK Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia —

Bangsa Anti Korupsi Indonesia ( MAKI ) akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), usai 51 pegawai KPK   berstatus ‘merah’ atau tidak bisa dibina lagi.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan berdasarkan masukan putusan MK yang dibacakan pada 4 Mei 2021, proses peralihan pegawai KPK menjadi ASN disebut tidak boleh merugikan pegawai KPK.

“Namun nyatanya saat itu Pimpinan KPK berlawanan secara pertimbangan putusan MK tersebut, yaitu hendak memberhentikan 51 Pegawai KPK yang berstatus ‘merah’, ” ujar Boyamin lewat keterangan tertulis, Minggu (30/5).


Atas dasar polemik tersebut, kata dia, MAKI hendak mengajukan uji materi ke MK untuk menjadikan Masukan Putusan MK lebih berpengaruh dan mengikat, dengan jalan menjadikan Pertimbangan Putusan itu jadi Amar Putusan MK.

“Kalau dulu hanya berupa Pertimbangan, oleh karena itu nantinya akan menjadi Putusan akhir dari produk MK, ” katanya.

Pendaftaran uji materi ke MK itu disebut bakal dilakukan pada Senin, (31/5) siang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, Masukan Putusan MK terkait peralihan pegawai KPK menjadi ASN dianggap tidak boleh merugikan KPK, dengan dikuatkan menjelma amar putusan seperti menilai pasal 24 dan Pencetus 69C UU No 19 tahun 2019 ( UNDANG-UNDANG Revisi KPK ).

Sudah mengajukan permohonan uji wujud ke MK, selanjutnya, Boyamin akan meminta KPK, BKN dan KemenPAN-RB untuk tidak melakukan upaya pemberhentian 51 pegawai KPK sebelum tersedia putusan MK.

Lebih lanjut ia juga meminta kepada 75 pegawai KPK yang tidak lucut TWK untuk menjalankan perintah dan wewenangnya secara lengkap, sebagaimana sebelumnya.

“Semoga MK mengabulkan aplikasi uji materi ini, ” tutupnya.

(ugo/ugo)

[Gambas:Video CNN]