OJK Teruskan Implementasi Inisiatif Keuangan Berkelanjutan

Jakarta, CNN Indonesia —

Dalam upaya mengangkat pemerintah mewujudkan komitmen seturut Paris Agreement dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan telah membuat Roadmap Keuangan Terus-menerus Tahap I yang aci pada 2015-2019 dan Periode II (2021-2025).

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan, sesudah implementasi pada tahap prima yang berfokus pada penambahan pemahaman, keterbukaan, dan janji industri keuangan, pada periode kedua pihaknya berfokus pada berbagai inisiatif keuangan terus-menerus.

Salah kepala langkah yang akan ditempuh OJK adalah melalui pendirian Satuan Tugas (Satgas) ataupun task force.


“Dalam rangka percepatan implementasi inisiatif keuangan terus-menerus, OJK akan menyiapkan Task Force Keuangan Berkelanjutan serta bekerja sama dengan pabrik untuk menanggapi diskusi mengenai Keuangan Berkelanjutan di konvensi nasional, regional, dan ijmal, ” tutur Wimboh di acara ESG Capital Market Summit di Jakarta pada Selasa (27/7).

Inisiatif tersebut antara lain mencakup penyelesaian taksonomi hijau sebagai pedoman pengembangan produk-produk inovatif keuangan berkelanjutan, dan sustainable financial disclosure. Wimboh menyebut, inisiatif ini bahasa dengan pengembangan regulasi menimpa pelaporan Industri Jasa Keuangan (IJK) kepada OJK.

“Dalam mengembangkan Taksonomi Hijau, OJK secara rajin ikut serta dalam Financial Stability Board (FSB), khususnya terkait sustainable financial disclosure untuk Lembaga Jasa Keuangan dalam FSB-Workstream on Climate Disclosures/WSCD dan ASEAN Taxonomy Board, ” katanya.

Inisiatif selanjutnya adalah pengembangan kerangka manajemen risiko buat IJK, dan pedoman perlindungan berbasis risiko untuk penilik dalam rangka menerapkan risiko keuangan terkait iklim. Di dalam pengembangan kerangka manajemen efek tersebut, OJK juga rajin terlibat pada FSB semrawut Working Group on Climate Risk/WGCR.

Adapun inisiatif ketiga adalah menggelar skema pembiayaan atau pendanaan proyek yang inovatif & memungkinkan untuk dilakukan. Tatkala, peningkatan awareness dan capacity building akan melengkapi gagasan tersebut.

Wimboh optimis, melalui koordinasi yang baik dalam penyusunan kebijakan dan regulasi, didukung kerja sama dan komitmen agung dari seluruh pihak terkait, keuangan berkelanjutan di Indonesia dapat diterapkan secara ideal.

“Semoga keuangan berkelanjutan menjadi sebuah peluang yang bagi Sektor Jasa Keuangan dan menjadikan rintisan keuangan berkelanjutan sebagai bahan bersama untuk meningkatkan nilai hidup masyarakat Indonesia lin generasi, ” kata Wimboh.

Pelaksanaan dari Roadmap Tahap I

Di dalam kesempatan yang sama, Wimboh menjelaskan bahwa melalui Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I, pihaknya telah mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk mengatur Rencana Aksi Keuangan Terus-menerus (RAKB). Sementara bagi institusi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik, diharuskan memberikan laporan berkelanjutan.

Selain itu, OJK selalu menerbitkan sejumlah ketentuan yang mendukung implementasi tersebut, jarang lain melalui POJK Cetakan 51 Tahun 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Jasa Keuangan (LJK), Emiten dan Perusahaan Publik; serta POJK Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersemangat Utang Berwawasan Lingkungan (Green Bond).

Lalu, ada Keputusan Dewan Komisioner Nomor 24 Tahun 2018 tentang Insentif Pengurangan Biaya Pungutan sebesar 25 upah dari biaya pendaftaran & pernyataan pendaftaran green bond.

Wimboh menyuarakan, para pemangku kepentingan biar merespons berbagai kebijakan itu dengan pembentukan Inisiatif Keuangan Berkelanjutan Indonesia yang berisi dari 13 bank serta PT SMI; penyaluran kredit terhadap sektor ekonomi mengarah hijau senilai lebih lantaran Rp800 triliun; hingga penerbitan Global Sustainability/Green Bond sekitar US$1, 9 billion ataupun setara Rp27, 4 triliun di Singapore Exchange oleh Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri serta PT Barito Pacific Tbk.

“Selain itu OCBC NISP juga menerbitkan green bond dan gender bond dengan nilai sebesar Rp60 Triliun yang dilakukan melalui mekanisme private placement dengan IFC, ” kata Wimboh.

Kemudian, BEI selalu merespons melalui indeks SRI-Kehati yang saat ini berisi dari 25 emiten pura, serta peluncuran ESG Leaders Index sebagai wadah suruhan rekasana dan Exchange Traded Fund (ETF) bertema ESG.

Wimboh memasukkan, pada 2020 OJK menyingkirkan insentif guna mendukung kendaraan bermotor listrik berbasis aki (KBL BB) melalui pengecualian BMPK dalam proyek penerapan KBL BB. Di samping itu, juga dilakukan kelapangan penghitungan ATMR dan penilaian kualitas kredit dalam pembeli KBL BB oleh konsumen.

(rea)