PKS soal Draf Ciptaker Ada 5 Versi: Proses Formal Diabaikan

PKS soal Draf Ciptaker Ada 5 Versi: Proses Formal Diabaikan

Jakarta, CNN Indonesia —

Anggota DPR RI dari Bagian Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) Mardani Ali Sera menyatakan perbincangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ( UU Ciptaker ) sudah mengabaikan proses formal.

Menurutnya, hal itu terlihat dari banyaknya versi draf UU Ciptaker dengan beredar di tengah masyarakat semenjak disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10) silam.

“Berubahnya draf UU Omnibus Law beberapa hari terakhir memperlihatkan metode formil telah diabaikan ketika membahas UU sapu jagat ini, ” kata Mardani lewat pesan sedikit, Selasa (13/10).


Tempat pun mengingatkan bahwa seluruh cara UU Ciptaker tidak mengubah pokok regulasi secara keseluruhan. Menurutnya, sebanyak klaster di UU Ciptaker merugikan masyarakat, termasuk terkait ketenagakerjaan.

Mardani mengatakan  PKS akan menelusuri jika tersedia pasal-pasal gaib dalam draf UU Ciptaker terakhir yang diterima.

“Tidak hanya klaster ketenagakerjaan yang menjadi masalah, tapi tersedia klaster-klaster lain yang merugikan klub banyak, ” kata anggota DPR yang berasal dari Dapil  DKI  Jakarta I (Jakarta Timur) tersebut.

Berangkat dari tersebut, Mardani  pun mendesak pemerintah cepat meliris draf UU Ciptaker yang resmi. Dia menyatakan kesimpangsiuran bahan di tengah masyarakat akan langsung terjadi jika hal tersebut tak dilakukan sebelum diundangkan.

Mardani menambahkan, seluruh pemangku keinginan harus memetik pelajaran penting sejak pembahasan UU Ciptaker. Dia membuktikan pembahasan sebuah regulasi tidak bisa dianggap enteng karena mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk diketahui, jumlah halaman di draf UU Ciptaker terus berubah sejak disahkan dalam Sidang Lengkap di DPR, Senin (5/10). Pada catatan CNNIndonesia. com , setidaknya terdapat lima cara UU Ciptaker yang beredar di publik dengan jumlah halaman dengan berbeda-beda setelah rapat paripurna dengan dipercepat dari semula 8 Oktober 2020 tersebut.

Lima versi draf UU Ciptaker itu adalah 1. 028 halaman, 905 halaman, 1. 052 halaman, satu. 035 halaman, dan yang terbaru hingga kemarin 812 halaman. Selain itu, perubahan frasa hingga penambahan ayat juga terlihat di lima versi draf UU Ciptaker dengan telah beredar di publik itu.

Ada draf dengan diunggah di situs DPR, tersedia pula yang belum terkonfirmasi. Besar draf terakhir, yakni yang berjumlah 1. 035 dan yang terbaru 812 halaman pun sudah dikonfirmasi Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Indra Iskandar menerangkan perubahan jumlah halaman di draf Undang-undang Omnibus Law Cipta Kegiatan (UU Ciptaker) kembali terjadi sebab penggantian dari ukuran A4 menjadi legal.
Pada Senin (12/10) malam, jumlah halaman draf UUCiptaker yang disebutkan telah final sebesar 1. 035 halaman, berubah menjadi 812 halaman. Indra pun mengonfirmasi bahwa draf UU Ciptaker setebal 812 halaman ini merupakan rancangan yang final.

“Iya, dengan format [kertas] legal maka oleh karena itu 812 halaman, ” kata Indra lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia. com , Senin (12/10) malam.

Sebagai informasi, demo penolakan omnibus law UU Ciptaker berlaku di sejumlah daerah di Indonesia sejak undang-undang itu disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Senin sore (5/10). Pada 5-7 Oktober 2020, Polri berhasil menyekat kawula aksi sehingga tidak melakukan muncul rasa yang digawangi sebagian mulia oleh massa buruh dan mahasiswa di kawasan ibu kota MENODAI tersebut.

Namun, pada Kamis (8/10), massa tak macet dan berupaya mendekati Istana Kepresidenan–setidaknya lewat dua arah yakni daripada kawasan Simpang Harmoni dan Thamrin. Aksi menolak omnibus law UNDANG-UNDANG Ciptaker  pun diketahui terus berlangsung saban harinya di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk  di Jakarta pada hari ini.

(mts/kid)

[Gambas:Video CNN]