Serikat Buruh Minta Syarat Penyambut Subsidi Gaji Dikaji Ulang

Jakarta, CNN Indonesia —

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara ( KSPI ) menghargai pemerintah salah dalam menetapkan skema pemerintah dalam meneruskan penyaluran bantuan  subsidi upah (BSU) untuk provinsi PPKM   lapisan 3. Pasalnya, mayoritas buruh di wilayah PPKM level 3 dan 4 mendapatkan gaji lebih dari Rp3, 5 juta per kamar.

“PPKM golongan 4 sekarang ini mayoritas di Jawa-Bali, kalau di luar Jawa-Bali kebanyakan adalah daerah perkotaan, seperti Kawasan, Makassar, Aceh, Batam. Kota-kota ini upah minimum telah di atas Rp3, 5 juta, ” ungkap Presiden KSPI Said Iqbal di dalam konferensi pers, Senin (26/7).

Sementara, buruh yang upah minimumnya pada bawah Rp3, 5 juta biasanya berada di daerah terpencil. Daerah itu, seperti Boyolali dan Pacitan.


“Memang ada di Jawa yang upah minimumnya dalam bawah Rp3, 5 juta atau Rp3, 5 juta paling tinggi, tapi membangun daerah kecil yang tingkat penularannya rendah, ” cakap Said.

Pekerja di Pulau Jawa yang mendapatkan upah di pada Rp3, 5 juta rata-rata berada di kawasan dengan tingkat penularannya tinggi ataupun yang sedang menerapkan PPKM level 4 dalan tangga 3. Namun, mereka berpotensi tak bisa menikmati sumbangan upah karena gaji terpangkal di atas Rp3, 5 juta.

“Wilayah yang menerapkan PPKM gawat dan PPKM level 4 ini rata-rata upah telah di atas Rp3, 5 juta. Jadi siapa yang mau diberikan ini sebenarnya? ” jelas Said.

Untuk itu, Said meminta agar pemerintah memeriksa lagi syarat penerima subsidi gaji. Ia mengusulkan biar pemerintah mempertimbangkan agar buruh yang gajinya dipotong memperoleh subsidi gaji.

Sebab, tersedia buruh dengan gaji Rp4, 5 juta, lalu dipotong Rp2 juta, sehingga penghasilan yang diterima sisa Rp2, 5 juta. Said membicarakan buruh yang mengalami urusan pemotongan gaji juga mempunyai mendapatkan bantuan.

“Jadi harusnya bukan karakter yang bergaji Rp3, 5 juta tapi orang dengan menerima upah setelah dipotong, ” jelas Said.

Lalu, Said tahu pemerintah untuk segera menetapkan waktu penyaluran subsidi risiko. Pasalnya, buruh membutuhkan tumpuan pemerintah saat ini.

“Jangan-jangan selesai PPKM baru disalurkan. Lalu, dengan jalan apa melakukan verifikasi, ada orang yang dirumahkan sudah mengakar lagi. Ini sampai sekarang belum cair juga subsidinya, ” tutur Said.

Jadi informasi, pemerintah akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) berupa subsidi gaji buat pekerja formal di sektor non esensial dan non kritikal di wilayah PPKM level 4 dan kelas 3.

Bantuan ini diberikan hanya untuk pekerja menengah ke kolong bergaji di bawah Rp3, 5 juta. Subsidi upah akan diberikan kepada 8 juta pekerja.

Nantinya, BPJS Ketenagakerjaan yang akan melakukan validasi petunjuk calon penerima BLT sumbangan gaji. Setelah itu, BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengantarkan data tersebut ke Departemen Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

(aud/age)