Staf Ahli, Alasan Baru Bagi-bagi Kedudukan di BUMN Demi Politik

Staf Ahli, Alasan Baru Bagi-bagi Kedudukan di BUMN Demi Politik

Jakarta, CNN Indonesia —

Menteri BUMN Erick Thohir   menerbitkan edaran pertama ke jajaran bos perusahaan pelat merah. Poin penting edaran bernomor: SE-9/MBU/08/2020 tentang Staf Ahli bagi Direksi BUMN itu; memperbolehkan  direksi BUMN memiliki staf ahli bergaji maksimal Rp50 juta per kamar hingga mencapai lima orang.

“Direksi BUMN dapat mempekerjakan staf ahli yang diangkat sebab direksi sebanyak-banyaknya lima orang dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan dan daya perusahaan, ” tulis beleid tersebut yang diteken 3 September awut-awutan, dikutip Selasa (8/9).

Untuk menentukan siapa yang menjadi staf ahli, direksi BUMN diberikan kebebasan.   Mereka hanya diberikan rambu-rambu bahwa staf ahli dengan diangkat tidak boleh rangkap jabatan sebagai staf ahli di BUMN lain maupun direksi atau komisaris di BUMN dan anak daya BUMN.


Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga  mengatakan kebijakan itu diambil Erick Thohir  demi keterbukaan. Sebab sebelum edaran keluar, para direksi di BUMN besar, seperti PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), hingga PT Inalum (Persero) telah punya staf ahli dengan jumlah belasan.

Namun kehadiran staf dan gajinya itu tidak terkuak ke publik dengan jelas.

“Kami menemukan kira-kira BUMN itu, membuat staf terampil atau advisor atau apapun namanya itu, itu dibuat ada dalam masing-masing BUMN juga, tidak transparan, ada yang sampai 11-12 karakter, ” kata Arya.

Meski demikian,   kebijakan Erick itu memunculkan kritik dari Bekas Sekretaris BUMN Said Didu. Menurutnya, kebijakan itu seolah menunjukkan kongsi negara telah dijadikan tempat  penampungan.

[Gambas:Video CNN]

“Jika ini betul, pertanyaannya: 1. Komisaris dan Pengurus memang bukan ahli? 2. Hendak ada tambahan lebih seribu jabatan “staf ahli” (termasuk anak perusahaan) setelah komisaris untuk dibagi, ” tulis Said di akun Twitter pribadinya.

Segendang sepenarian dengan Said, Peneliti sekaligus Sekretaris Jenderal Transparansi Internasional Indonesia Danang Widoyoko pun mempertanyakan maksud dibanding kebijakan ini.

Pokok, secara bisnis justru bertentangan secara visi pengembangan BUMN yang selama ini didambakan oleh Erick.

Sejak awal menjabat, Erick ingin BUMN menjadi perusahaan yang bisa bersaing dengan talenta-talenta pilihan di dalamnya, termasuk berbagai wujud kontroversial yang dipilihnya dengan jalan mampu memberikan dobrakan bagi usaha perusahaan.

Selain itu, langkah memangkas sejumlah jabatan di dalam penyusunan direksi dan ‘bersih-bersih’ pula juga dilakukan agar ‘mesin’ BUMN semakin ramping dan cekatan.

Semua tersebut dilakukan mantan Ketua Tim Manuver Nasional Jokowi-Ma’ruf itu, demi melahirkan BUMN yang mampu menjadi leveransir pembangunan sekaligus perusahaan yang menguntungkan secara bisnis. Bahkan, bisa menyetorkan dividen tinggi ke negara.

“Tapi kok dengan begini, malah jadi tidak terlihat rencana itu. Ini justru menambah muatan finansial bagi BUMN ke depan, karena tambah pengeluaran. Apalagi keyakinan boleh sampai lima, kalau tersedia lima direksi saja, sudah ada 25 staf ahli, apa ini tidak buat BUMN semakin menderita dari sisi finansial? ” cakap Danang kepada CNNIndonesia. com, Senin (7/9).

Danang  mengakui  memiliki staf ahli dengan gaji kira-kira Rp50 juta bukan apa-apa bagi direksi BUMN berskala besar. Akan tetapi, kebutuhan punya staf ahli tentu tak hanya untuk BUMN tumbuh.

Dan inilah urusan muncul. Di tengah kebutuhan dan keinginan itu, tidak semua BUMN memiliki kinerja keuangan sama.

Padahal, tak menuntup kemungkinan bahwa direksi BUMN yang sangat butuh peran pekerja ahli adalah perusahaan negara yang kinerja keuangan buruk supaya itu bisa memperbaiki diri.

“Jadi pesan yang tersampaikan ke publik justru ini distribusi material ke pendukung politik. Jadi tidak BUMN untuk bangun negeri, ekonomi, tapi lebih ke alasan hangat untuk bagi-bagi kepentingan politik, ” tuturnya.

Danang menghargai bila tujuan  edaran Erick Thohir  dikeluarkan  untuk keterbukaan dan perkembangan bisnis BUMN, maka lebih baik  menunjuk konsultan bisnis swasta. Taat kalkulasinya, itu jauh lebih menguntungkan ketimbang memberi wewenang staf terampil yang tidak jelas dari mana latar belakangnya.

Jalan lain, yang lebih  murah; memaksimalkan para direksi dan komisaris dengan diklaim sebagai tokoh-tokoh pendobrak gaya Erick. Toh , mereka sudah ditunjuk dan dipercaya menjadi direksi dan komisaris BUMN.

Zaman,   kepercayaan besar tidak bisa mereka bayar  dengan memberikan penambahan kinerja bagi perusahaan.

Tak hanya itu, para BUMN seharusnya juga bisa meningkatkan daya riset mereka di level personel biasa yang tak perlu datang mencari staf ahli.

“Ini justru mengonfirmasi bahwa komisarisnya, direksinya, tidak efektif, berarti lupa sejak awal. Jadi ini mengonfirmasi salah pilih komisaris karena posisi ini hanya untuk kepentingan kebijakan, seharusnya kalau sudah yakin dengan direksi dan komisaris yang dipilih, tidak perlu tambah lagi, ” jelasnya.

Dari sini, Danang melihat kebijakan ini betul kental dengan kepentingan politis, yakni untuk mengakomodir relawan yang telah berjasa bagi pemerintahan saat tersebut. Entah relawan Jokowi maupun Erick demi kepentingan politik ke ajaran.

Seharusnya, kata Danang, yang dipikirkan ialah bagaimana BUMN tidak utang teristimewa, beban operasional bisa berkurang, makin dengan pandemi seperti ini. Tapi ini justru dibebani dengan taksiran politik.

“Periode tadbir (Jokowi) kedua ini semakin terlihat komprominya, tahap terakhir untuk bagi-bagi jabatan kepada relawan. Atau mungkin Pak Erick lagi membangun kekuatan, dinasti kepada pendukungnya, ya namanya politisi, puncak karirnya ya pemimpin, ” katanya.

Buat itu, demi menepis semua pandangan kepentingan di publik, Danang mengusulkan pengembangan BUMN dikembalikan ke urat bisnis. Caranya dengan memilih talenta-talenta yang bermutu di bidangnya, bukan figur-figur kontroversial dan hanya demi bagi-bagi ‘terima kasih’.

Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah mengingatkan talenta-talenta BUMN yang dipilih pemerintah seharusnya mengedepankan pengalaman, kemampuan memimpin ( leadership ), kekuatan melayani, dan transparansi bagi umum.

“Kalau dari sisi kebijakan publik, transparansi itu menetapkan, jadi berikan check sound , lihatkan profilnya, ” kata Trubus.

Menurutnya hal ini istimewa agar masyarakat memiliki kepercayaan pada pemerintah dan juga BUMN itu sendiri. Apalagi, BUMN merupakan sambungan tangan pemerintah yang kerap diberi penugasan untuk ikut ‘mengurus rakyat’.

“Jangan sampai taksiran BUMN menjadi mainan pemerintah buat kepentingan politis itu terus bersambung, ” pungkasnya.

(agt)