Status Berharap Pemerintah Cari Jalan Supaya Resesi Tak Dalam

Status Berharap Pemerintah Cari Jalan Supaya Resesi Tak Dalam

Jakarta, CNN Indonesia —

Sinyal  resesi ekonomi Indonesia semakin kuat. Bahkan,   isyarat resesi ekonomi telah disampaikan sendiri oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Ia menuturkan dalam skenario terburuk pertumbuhan ekonomi Indonesia hendak berada di kisaran 0 tip sampai minus 2 persen di kuartal III 2020. Artinya, kalau skenario itu menjadi kenyataan, Nusantara dipastikan masuk jurang resesi karena pada kuartal II kemarin  ekonomi dalam negeri minus 5, 32 persen.

Ani, sapaan akrabnya, mengatakan proyeksi negatif menjelma karena pemerintah melihat aktivitas ekonomi masyarakat dan dunia usaha dengan mulai pulih sejak Juni 2020 tak kuat dan berlanjut  dalam kuartal III.


“Kami melihat di kuartal III, down side -nya ternyata tetap membuktikan suatu risiko yang nyata, oleh karena itu untuk kuartal III kami outlook -nya antara 0 persen hingga negatif 2 persen. Negatif 2 persen karena ada pergeseran dari pergerakan dengan terlihat belum sangat solid, sekalipun ada beberapa yang sudah nyata, ” ujar Ani saat konferensi pers virtual APBN KiTa.

Ekonom Universitas Indonesia Fithra Faisal Hastiadi mengatakan pemerintah memang perlu melakukan sejumlah upaya dan antisipasi guna menghadapi resesi ekonomi. Termasuk, menahan agar kejatuhan  ekonomi akibat resesi tidak terlalu di.

Caranya, memaksimalkan serapan dana program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  yang nilainya Rp695, dua triliun.

“Yang kudu dilakukan pemerintah sekarang yaitu yang seharusnya dilakukan, mencairkan anggaran provokasi tersebut karena penting, ” katanya kepada CNNIndonesia. com, Selasa (25/8).

Sayangnya, kata dia, realisasi serapan anggaran PEN baru mencapai Rp174, 79 triliun per 19 Agustus 2020. Jumlah tersebut setara 25, satu persen dari total pagu taksiran Rp695, 2 triliun.

Bahkan, pemerintah belum menyalurkan sama sekali anggaran untuk pembiayaan korporasi sejak pagu anggaran Rp53, 57 triliun.

Guna memaksimalkan serapan, Fithra menilai pemerintah perlu memaksimalkan fungsi Tim Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Erick Thohir. Percepatan bisa dilakukan dengan fokus pada pengoperasian secara teknis serta mengurangi hal-hal yang sifatnya birokratis.

“Yang receh-receh saja, misalnya harus ada tanda tangan basah. Inilah kenapa (penyalurannya) mandek karena (pegawai pemerintah) pada takut kena audit BPK dan KPK. Oleh karena itu, PMK harus segera diberesin, ” katanya.

[Gambas:Video CNN]

Namun, Fithra memprediksi Indonesia tidak mau berlama-lama jatuh ke jurang resesi ekonomi. Pasalnya, pangkal permasalahan resesi ekonomi kali ini adalah pandemi covid-19, bukannya pada fundamental ekonomi sendiri.

Oleh sebab itu, jika akar masalah lulus diselesaikan, ia meyakini ekonomi Nusantara bisa balik arah menguat.

“Jangan takut, resesi ekonomi ini diprediksi hanya beberapa kamar dan beberapa forecast (prediksi) kami jalan depresi kecil karena masalahnya covid-19 bukan fundamental ekonomi, ” ujarnya.

Ia mengatakan meskipun mengalami resesi ekonomi pada kuartal III, namun Indonesia masih memiliki kesempatan untuk tumbuh positif dalam kuartal akhir 2020. Dengan begitu, peluang tumbuh positif sepanjang 2020 masih ada meskipun tipis.

Alasannya, sebanyak indikator sudah menunjukkan pemulihan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya, indeks Purchasing Managers Index (PMI) sejak IHS Markit  yang meningkat 7, 8 poin dari 39, satu poin pada Juni menjadi 46, 9 di Juli.

Indeks itu menunjukkan aktivitas manufaktur telah kembali meningkat.

Selain itu, Fithra menuturkan aksi ekspor mulai bergeliat. Hal tersebut tercermin dari neraca perdagangan dalam negeri yang surplus US$3, 26 miliar secara bulanan pada Juli 2020.

Surplus kali ini, lanjutnya, ditopang oleh kemajuan ekspor bukannya penurunan impor. Rinciannya, nilai ekspor mencapai US$13, 73 miliar atau naik 14, 33 persen dari Juni 2020. Sementara nilai impor hanya mencapai US$10, 47 miliar atau naik dua, 73 persen dari bulan sebelumnya.

Namun, perhitungan pertumbuhan positif pada kuartal IV 2020 hanya bisa terjadi dengan catatan tambahan kasus covid-19 berkurang serta pencairan dana PEN bisa maksimal. Sebaliknya, jika kejadian baru tetap naik hingga September dan penyaluran dana PEN sedang belum maksimal, maka bukan absurd pertumbuhan ekonomi minus di 2020.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi diproyeksi balik arah menguat tahun depan. Selain perbaikan sejumlah indikator ekonomi, ia mengatakan perkembangan vaksin virus corona juga memberikannya optimisme bahwa pertumbuhan ekonomi bisa nyata tahun depan.

“Perhitungan kami (pertumbuhan ekonomi) minus 1, 5 persen untuk 2020. Tapi 2021 kita punya kemungkinan muncul 6 persen, ” tuturnya.

Ekonom CORE Indonesia Pieter Abdullah menambahkan resesi ekonomi tak bisa terelakkan disebabkan pandemi. Oleh karena itu, selama pandemi masih terus berlaku dengan kasus positif masih belum mereda, maka kekhawatiran masyarakat sedang tinggi sehingga membatasi aktivitas perekonomian.

“Yang bisa dilakukan pemerintah lebih pada menahan kontraksi ekonomi agar tak terlalu dalam, dan itu telah dilakukan oleh pemerintah, ” ucapnya.

Namun, yang tidak kalah krusialnya untuk dilakukan sebab pemerintah adalah meningkatkan penanggulangan pandemi. Dalam hal ini, Pieter menilai pemerintah belum terlihat berupaya dengan sungguh-sungguh.

Buktinya, cakap dia, kasus positif covid-19 masih terus naik, belum tampak melandai. Di sisi lain, realisasi perkiraan kesehatan dalam PEN juga sedang sangat rendah. Per 19 Agustus, realisasi anggaran sektor kesehatan sejumlah Rp7, 36 triliun. Angka tersebut setara 13, 98 persen daripada pagu anggaran Rp87, 55 triliun.

“Ini menegaskan bahwa pemerintah belum maksimal menanggulangi wabah, ” tuturnya.  

Lambatnya realisasi perkiraan kesehatan ini pernah diakui oleh Sri Mulyani. Menurut bendahara negara, koordinasi antara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), gugus tugas penanganan covid-19, & pemerintah daerah menjadi kendala pada penyalurannya.

Selain uzur koordinasi dari berbagai pihak, ia menuturkan perkembangan kebijakan dan agenda yang terus berubah juga mempengaruhi realisasi penyaluran anggaran.

Sepakat dengan Fithra, ia selalu mendorong pemerintah untuk mempercepat pembagian bantuan kepada masyarakat khususnya dunia usaha. Ia menilai selama ini penyaluran bantuan tersebut belum cepat dan juga belum tepat sasaran.

Upaya ini harus digenjot agar masyarakat dan negeri usaha tidak mengalami ‘kematian’ sejak sisi ekonomi.

“Kalau pemerintah bisa dengan cepat menanggulangi wabah dan melindungi masyarakat dan dunia usaha, kita bisa terhindar dari depresi, ” tuturnya.

Namun, ia mengatakan Indonesia tidak akan berlama-lama terjebak dalam resesi ekonomi. Pasalnya, ia menilai pemerintah memiliki skema menggantungkan harapan kepada vaksin virus corona yang saat ini pantas dalam tahap uji klinis & pengembangan.

Pemerintah meyakini ketika vaksin sudah bisa diproduksi massal, maka pandemi covid-19 otomatis selesai.

Lewat ringkasan itu, Indonesia diprediksi tidak menikmati penurunan jumlah kasus secara perlahan. Namun, secara drastis wabah hendak menurun hingga benar-benar selesai di awal 2021, yaitu dengan dibuat dan didistribusikannya vaksin virus corona.

“Dengan demikian dalam skenarionya pemerintah ini, kita tak akan mengalami resesi yang lama. Begitu wabah selesai, kita akan bangkit dari resesi ekonomi, ” ujarnya.

Dengan kata lain, lamanya resesi ekonomi hingga ancaman memasuki jurang depresi akan bergantung kepada pengerjaan pandemi serta ketahanan dunia cara untuk tidak ‘mati’. Menurutnya, pas halnya dengan resesi ekonomi, kemunduran juga mengancam semua negara masa ini.

“Potensinya ada, bisa terjadi apabila wabahnya tidak segera berakhir, atau dunia usahanya keburu bangkrut di tengah epidemi akibat tidak ada bantuan yang memadai dari pemerintah, ” katanya.

Suatu negara disebut depresi apabila ekonominya minus semasa dua tahun berturut-turut. Dengan serupa itu, Indonesia dikatakan mengalami depresi apabila ekonominya tak berbalik positif maka kuartal II 2022 mendatang.

(agt)